Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2020
P. 56
"Tentunya kami sudah cukup lama bekerja bersama memberikan masukan kepada pemerintah
terkait JKP. Kami bahkan membentuk tim internal Jaminan Kehilangan Pekerjaan," kata
Sumarjono dalam diskusi virtual tentang peran jaminan sosial ketenagakerjaan di tengah
pandemi, dipantau dari Jakarta pada Selasa.
BPJAMSOSTEK, kata Sumarjono, secara aktif memberikan masukan kepada Kementerian
Ketenagakerjaan mengenai desain dan manfaat dari Program JKP. Selain itu mereka juga
mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan agar JKP dapat berjalan.
"Mempersiapkan tentunya baik internal SDM, regulasi, infrastruktur yang lain, IT dan lain
sebagainya. Sehingga pada saat peraturan pemerintahnya sudah ada, kami sudah bisa langsung
lari memberikan jaminan kehilangan pekerjaan itu," ujarnya.
Dia menegaskan kesiapan BPJAMSOSTEK untuk menjalankan program tersebut untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pekerja.
Dalam kesempatan tersebut Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar juga
mengusulkan agar jangkauan JKP tidak hanya terhadap pekerja formal, tapi juga pekerja
informal seperti pekerja migran Indonesia (PMI) yang baru kembali ke Tanah Air.
Jika kembali ke Tanah Air, Timboel berharap pemerintah lewat JKP dapat memberikan pelatihan
untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga dapat bekerja di Indonesia tanpa harus pergi
lagi di luar negeri.
"Selain pekerja formal, kita harapkan teman-teman pekerja migran yang memang tidak bekerja
lagi karena sudah habis kontrak, itu bisa menjadi cakupan dalam JKP. Mereka kan juga peserta
BPJAMSOTEK yang memang harus mendapatkan nilai tambah," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan tengah merampungkan empat rancangan peraturan
pemerintah (RPP) sebagai turunan dari kluster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja. Keempat RPP
tersebut adalah tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Penyelenggaraan Ketenagakerjaan,
Pengupahan, dan Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
55
