Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2020

Artinya, dua alasan ini untuk melakukan perombakan kabinet telah terpenuhi. Arif menilai,
sejumlah pos kementerian yang harus dibenahi Presiden. Mayoritas itu terkait dengan pandemi
Covid. Diantaranya, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perekonomian, hingga Kementerian
Ketenagakerjaan serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mengingat kementerian
tersebut seharusnya tidak sekadar menyuapi industri atau berfungsi menghasilkan calon tenaga
kerja yang terampil saja.

RESHUFFLE KABINET, CARA JOKOWI BALIKAN KEPERCAYAAN PUBLIK

- Sejumlah pengamat politik menilai reshuffle kabinet di penghujung tahun oleh Presiden Joko
Widodo (Jokowi) tidak lain hanya untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap
pemerintah kinerja pemerintah yang anjlok.

Hal itu ditandai dengan dua persoalan yang belum dapat dituntaskan saat ini. Seperti
penanganan Covid-19 dan korupsi di lingkungan kementerian. Itu diungkapkan Pengamat Politik
Universitas Paramadina, Arif Susanto.

Dia mengatakan, aksi kocok ulang para menteri yang dilakukan kepala negara karena adanya
isu besar yang muncul dan tidak mampu diselesaikan. Sehingga hal ini menjadi alasan objektif
dan subjektif untuk melakukan perombakan kabinet sudah terpenuhi.

"Tentu ini sudah sangat ideal karena ada sejumlah hal mendesak yang harus segera dibenahi
Presiden dalam kinerja setahun belakangan. Terutama soal pandemi dan isu korupsi yang
menimpa dua menteri," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (22/12/2020).

Menurut Analis Politik Exposit Strategic ini, alasan objektif terkait kursi dua menteri kosong yang
harus diisi, sedangkan alasan subjektif ikhwal keluhan Jokowi terhadap kinerja beberapa menteri.
Artinya, dua alasan ini untuk melakukan perombakan kabinet telah terpenuhi.

"Tentu sudah cukup ideal dari segi waktu. Ada kemendesakan dan ini pun harus dilakukan
Jokowi. Ini juga terkait realisasi anggaran yang rendah," ujar Arif juga. Tak sampai disana, Arif
menilai, sejumlah pos kementerian yang harus dibenahi Presiden. Mayoritas itu terkait dengan
pandemi Covid.

Diantaranya, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perekonomian, hingga Kementerian
Ketenagakerjaan serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mengingat kementerian
tersebut seharusnya tidak sekadar menyuapi industri atau berfungsi menghasilkan calon tenaga
kerja yang terampil saja.

"Sangat dipahami menangani pandemi tidak mudah. Memang butuh menteri yang bukan hanya
cekatan, tapi juga koordinatif. Ini yang terlihat lemah. Harapan orang kan tinggi terhadap
kementerian ini, lalu program-program yang mereka ajukan beberapa menarik gitu. Tapi,
rasanya butuh akselerasi yang lebih kuat lagi," ungkapnya.

Arif pun ikut mengkritik Kementerian Riset dan Teknologi yang tidak terdengar kinerjanya dan
Kementerian Perencanaan Pembangunan (Bappenas) terkait Pandemi Covid-19.

Sedangkan Pengamat Politik Universitas Andalas, Asrinaldi menuturkan, perombakan kabinet
merupakan sesuatu yang bersifat genting. Salah satunya kinerja beberapa menteri yang tidak
maksimal setelah ditegur Presiden hingga adanya dua menteri yang ditangkap KPK.
Kata dia juga, Kementerian Kesehatan yang tidak bekerja dengan optimal selama masa Pandemi
Covid-19. "Urgent-nya di situ. Itu perlu disorot habis itu. Di sini yang menjadi sorotan publik

71