Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2020

Ketenagakerjaan. Keempat RPP tersebut ialah Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing,
Hubungan Kerja, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan, Pengupahan
(Revisi sebagian PP No. 78 Tahun 2015) dan Penyelenggaraan Program "Apabila keempat RPP
ini telah selesai dan dapat mulai diimplementasikan, maka manfaat dari UU CK klaster
ketenagakerjaan akan dapat semakin dirasakan baik oleh pekerja ataupun stakeholders
ketenagakerjaan lainnya," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam acara diskusi
Outlook Ekonomi Indonesia 2021, di Jakarta, Selasa (22/12).

Dia mengatakan, dengan selesainya RPP tersebut, diharapkan juga dapat memberikan perbaikan
pada ekosistem ketenagakerjaan yang ada. Tak sampai di situ, kmplementasi UU CIpta Kerja ini
akan membantu mengakselerasi pemulihan perekonomian Indonesia di tahun 2021.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan kembali mengundang 106 rektor perguruan tinggi
se-Indonesia yang tergabung dalam Forum Rektor Indonesia (FRI) untuk melakukan uji sahih
Rancangan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Klaster Ketenagakerjaan.

"Sesuai janji kami, Pemerintah dalam hal ini Kemnaker, hari ini mengundang kembali para rektor
dalam rangka menampung masukan/tanggapan maupun saran terhadap rancangan peraturan
pelaksanaan UU Cipta Kerja," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam sambutannya
secara virtual di Jakarta, Senin (14/12).

Ida menyatakan, dalam uji shahih Rancangan Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja ini, para rektor
atau yang mewakili dapat memberikan kontribusi berupa masukan/tanggapan, maupun saran
terhadap empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang saat ini sedang dalam penyusunan
dan pembahasan oleh pemerintah.

Libatkan Tim Tripartit Keempat RPP tersebut yakni pertama, Peraturan Pemerintah (PP) tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Kedua, PP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,
Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja. Ketiga, PP tentang Jaminan
Kehilangan Pekerjaan. Keempat, PP tentang Pengupahan.
Dalam penyusunan dan pembahasan RPP-RPP ini, kata Menaker Ida, pihaknya sudah melibatkan
dengan Tim Tripartit (unsur serikat pekerja/serikat buruh, unsur pengusaha dan unsur
pemerintah) maupun dengan stakeholders yang lain.

"Kita juga melibatkan para pakar/akademisi/ILO/World Bank/Dewan Pengupahan, maupun
pemangku kepentingan yang lainnya. Selain itu kami di Kemnaker juga telah melakukan uji sahih
di beberapa wilayah antara lain Jawa Timur, Bali, Yogyakarta, Gorontalo, Sumatera Utara, dan
beberapa daerah lainnya," tutupnya

78