Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2021
P. 103
Judul Kemnaker tegaskan pentingnya mediator dalam penerapan JKP
Nama Media antaranews.com
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2025039/kemnaker-tegaskan-
pentingnya-mediator-dalam-penerapan-jkp
Jurnalis Prisca Triferna Violleta
Tanggal 2021-03-03 16:13:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Peran mediator itu sangat
penting sekali, bagaimana mediator dituntut untuk bisa bekerja sama antarfungsional di
lingkungan ketenagakerjaan
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan peranan penting mediator hubungan
industrial dalam penerapan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). "Peran mediator itu
sangat penting sekali, bagaimana mediator dituntut untuk bisa bekerja sama antarfungsional di
lingkungan ketenagakerjaan," ujar Pelaksana Tugas Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker Tri Retno Isnaningsih dalam sosialisasi virtual JKP
dipantau dari Jakarta pada Rabu.
KEMNAKER TEGASKAN PENTINGNYA MEDIATOR DALAM PENERAPAN JKP
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan peranan penting mediator
hubungan industrial dalam penerapan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
"Peran mediator itu sangat penting sekali, bagaimana mediator dituntut untuk bisa bekerja sama
antar fungsional di lingkungan ketenagakerjaan," ujar Pelaksana Tugas Dirjen Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker Tri Retno Isnaningsih
dalam sosialisasi virtual JKP dipantau dari Jakarta pada Rabu.
Ia menegaskan pentingnya peran mediator memastikan peserta mendapatkan manfaat JKP,
terutama untuk akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
Dalam pemberitahuan akses informasi pasar kerja, mediator harus bisa menyampaikan hal
tersebut kepada pengantar kerja untuk memastikan pekerja korban pemutusan hubungan kerja
(PHK) mendapatkan akses informasi ke pasar kerja.
102
