Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2021
P. 104
Dalam pemberian pelatihan kerja, mediator harus menjadi jembatan bagi instansi dan lembaga
yang menjalankan program pelatihan karena setiap daerah harus menyediakan pelatihan yang
dibutuhkan oleh pekerja korban PHK.
Ia mengatakan pelatihan tidak hanya akan dilakukan oleh lembaga yang berada di bawah
koordinasi pemerintah, tetapi juga dilakukan dengan kolaborasi bersama swasta.
Sebelumnya, pemerintah resmi memberlakukan program jaminan sosial itu dengan
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program
JKP pada Februari lalu.
Pekerja dengan yang sudah memiliki kepesertaan di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
akan resmi menjadi peserta program itu. Untuk pekerja yang belum memiliki kepesertaan kedua
jaminan sosial, PP No. 37 Tahun 2021 mewajibkan pengusaha untuk mendaftarkan mereka
sebagai syarat menjadi pemanfaat.
Bentuk manfaat dari penerima JKP adalah uang tunai selama enam bulan, akses informasi pasar
kerja, dan pelatihan kerja.
Namun, untuk mendapatkannya pekerja harus memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan dalam
24 bulan dan membayar iuran enam bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.
103
