Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2021

SYARAT KARYAWAN DAPAT JAMINAN KEHILANGAN KERJA: GAJI MAKSIMAL RP 5
JUTA
Pemerintah memiliki program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang bertujuan untuk
memberikan manfaat bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kementerian Ketenagakerjaan menyebut batas maksimal upah yang dihitung untuk manfaat
program ini adalah sebesar Rp 5 juta.

Hal ini disampaikan oleh Koordinator di Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker
Sumirah. Menurut dia dasar perhitungan ini adalah upah yang dilaporkan ke BPJS
Ketenagakerjaan. Dia menyebut jika upah pekerja lebih dari Rp 5 juta maka perhitungannya
adalah Rp 5 juta.

"Manfaatnya dihitung dasarnya adalah Rp 5 juta. Sedangkan, kalau kurang dari Rp 5 juta tentu
sesuai dengan upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan," kata dia dalam acara
sosialisasi virtual, Rabu (3/2/2021).
Menurut Sumirah dari aturan yang ada manfaat yang bisa didapatkan peserta JKP ini antara lain
uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

Nantinya manfaat jaminan kehilangan pekerjaan dalam bentuk uang tunai akan diberikan 45%
dari upah untuk 3 bulan pertama dan 25% upah untuk 3 bulan berikutnya. Tapi ada pembatasan
jangka waktu untuk manfaat uang tunai ini.

"Maksimal atau paling banyak di PP-nya disebutkan selama enam bulan," jelas dia.

Menurut Sumirah jika batas maksimal upah yang diperhitungkan adalah Rp 5 juta, ini artinya
para korban PHK akan menerima paling banyak Rp 2,25 juta selama tiga bulan pertama.
Selanjutnya, pekerja mendapatkan manfaat uang tunai Rp 1,25 juta pada tiga bulan berikutnya.
"Kenapa (maksimal) Rp 5 juta? Ini menyesuaikan dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
sekarang Rp 4,9 juta. Jadi, kami sesuaikan dengan PTKP sehingga batas atas upah kami tetapkan
Rp 5 juta," ujarnya.

Kenapa pemerintah tidak memberikan 100% upah di jaminan kehilangan pekerjaan ? klik
halaman berikutnya.

Menurut dia, pemerintah memiliki alasan untuk tidak memberikan 100% upah sebagai manfaat
JKP lantaran mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Pasalnya, sumber pendanaan
JKP yakni 0,22% berasal dari iuran pemerintah.

Kemudian sisanya, merupakan komposisi dari iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
sebesar 0,14% dan Jaminan Kematian (JKM) 0,10%.

"Saat ini keuangan negara baru bisa memberikan manfaat sampai dengan 70% (dari upah). Jadi,
setelah melalui perhitungan, manfaat baru bisa diberikan 70% dari upah dan batas upahnya juga
dibatasi maksimal Rp 5 juta," terangnya.

Sementara itu, manfaat akses informasi pasar kerja berupa layanan informasi pasar kerja dan
atau bimbingan jabatan. Hal ini dilakukan oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja melalui
Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker).
Menurut dia untuk pelatihan kerja dilakukan berbasis kompetensi, melalui lembaga pelatihan
kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan.

134