Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2021
P. 38
Para pengelola parkir tersebut akan dilindungi dalam Program BPJamsostek untuk jenis Pekerja
Bukan Penerima Upah (BPU) dengan iuran yang terjangkau bagi para peserta sebesar Rp16.800
untuk Program Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar S mengatakan, Pemerintah Kota Medan
berkomitmen untuk terus mendukung penuh pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial
ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJamsostek.
"Kami mengimbau dan mengajak, mulai dari juru parki, supir dan semua masyarakat pekerja
baik formal maupun informal dibawah pengawasan Dinas Perhubungan Kota Medan agar dapat
diberikan perlindungan BPJamsostek. Kami berharap kedepannya BPJamsostek dapat
memberikan pelayanan yang terbaik dan memberikan kesejahteraan bagi para pekerja, " katanya
dalam kegiatan Sosialisasi program BPJamsostek bersama Dinas Perhubungan Kota Medan
kepada pengelola parkir se Kota Medan, Rabu (3/3).
Kegiatan sosialisasi tersebut juga dihadiri Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah Sumbagut, Panji
Wibisana, Kepala Kantor BPJamsostek Cabang Medan Kota, Syahrial, Kepala Bidang Kepesertaan
Khusus, Fadly Maulana.
Lebih lanjut, Syahrial menjelaskan, dalam sosialisasi tersebut, ada sekitar 21 pengelola parkir di
Kota Medan yang resmi dan memiliki kontrak dengan Dinas Perhubungan Kota Medan.
Pengelola parkir tersebut nantinya akan mendapatkan 2 program jaminan sosial, yakni JKK dan
JKM. Kedepannya juga bisa mendapatkan program Jaminan Hari Tua (JHT) juga karena
pekerjaan yang berisiko tinggi. "Iurannya sangat murah, namun manfaatnya sangat banyak bagi
yang terdaftar sebagai peserta. Kami berharap kerjasama ini akan berjalan, sebab pekerjaan
sebagai juru parkir juga sangat berisiko dan wajib memiliki perlindungan jamsos," jelasnya.
Lebih lanjut, Fadly Maulana menambahkan, kedepannya, BPJamsostek akan melakukan
perjanjian MoU dengan Dinas Perhubungan Kota Medan serta mensosialisasikan program
perlindungan jamsos kepada pihak Organda yang juga bernaung di Dinas Pehubungan. (BR).
37
