Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2021
P. 42

SH, Kepala Bidang Kepesertaan Adhi Utomo, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lumajang
              Sasongko Adji.


              BPJAMSOSTEK JEMBER JALIN MOU DENGAN KEJARI LUMAJANG

              Lumajang, BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Cabang Jember menggelar Memorandum
              of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Lumajang, Rabu (3/3/2021). Hal ini berkaitan
              dengan penegakan hukum pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan yang ada di
              Jember-Lumajang.

              Bertempat di Kantor Kejari Lumajang, acara tersebut dihadiri oleh Kepala BPJAMSOSTEK Cabang
              Jember R Edy Suryono, Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang Sugeng Riadi SH, Kepala Bidang
              Kepesertaan Adhi Utomo, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lumajang Sasongko Adji.
              MoU kali ini guna memastikan seluruh pekerja di wilayah Lumajang baik perusahaan swasta,
              non-ASN,  dan  perangkat  desa  mendapatkan  perlindungan  jaminan  sosial  ketenagakerjaan
              dengan bersinergi bersama pemerintah daerah.

              "Kami berharap dengan adanya MoU ini, ketika ada permasalahan terkait perlindungan pekerja,
              kami bisa memperoleh semacam pendampingan hukum," ujar R. Edy Suryono.

              Menurutnya, saat ini yang menjadi kendala dari BPJAMSOSTEK adalah banyaknya perusahaan
              yang menunggak pembayaran iuran. Tunggakan ini, kata Edy, sangat berpengaruh terhadap
              pekerja saat terjadi risiko.

              "Ketika perusahaan tidak membayarkan piutangnya, otomatis klaim yang harus kami bayarkan
              menjadi tertunda. Melalui MoU ini kami berharap pembayaran klaim jauh lebih mudah," ungkap
              Edy.

              R Edy Suryono, kembali menyatakan bahwa masih banyak pemberi kerja di daerah ini yang
              belum memberikan perlindungan sepenuhnya kepada tenaga kerjanya. oleh sebab itu, dengan
              adanya MoU ini untuk memaksimalkan perlindungan bukan hanya pekerja di sektor formal, tapi
              juga tenaga kerja non-ASN, perangkat desa, termasuk pekerja di sektor informal. Seperti petani,
              nelayan dan juga pedagang.

              "Pada  prinsipnya  jangan  sampai  seluruh  pekerja  di  daerah  ini  terabaikan  perlindungannya,"
              tambahnya.

              Edy pun mengatakan bahwa MoU ini dilakukan untuk penegakan hukum, sesuai dengan undang-
              undang  untuk  menjamin  hak  pekerja  untuk  mendapatkan  perlindungan  jaminan  sosial
              ketenagakerjaan. "Kami berharap MoU ini dapat menambah kenyamanan para pekerja dalam
              melakukan pekerjaaannya," ujarnya.

              Dengan dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka pekerja tak perlu merasa was-was dalam
              bekerja. Hal ini karena semuanya sudah terjamin dengan menjadi peserta BPJS.

              Karenanya,  ia  pun  berharap  bahwa  semakin  banyak  perusahaan  yang  mendaftarkan
              karyawannya  sebagai  peserta.  "Semoga  perusahaan  di  Jember  dan  Lumajang  segera
              mendaftarkan para pekerjanya sebagai jaminan dalam melakukan pekerjaan," ujar Edy.
              Dengan adanya bantuan hukum dari pihak kejaksaan, diharapkan proses kontrol ke perusahaan
              dapat  dilakukan  secara  maksimal.  Perusahaan  yang  belum  menjadi  peserta  BPJS
              Ketenagakerjaan dapat segera menjadi peserta.



                                                           41
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47