Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

GILIRAN PENGUSAHA PROTES KENAIKAN UPAH MINIMUM

Apindo menilai tidak ada kriteria sektor apa saja yang wajib menaikkan upah minimum Empat
provinsi memutuskan untuk menaikkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2021. Salah
satunya adalah DKI Jakarta yang menjadi barometer wilayah lain dalam pengupahan. Keputusan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan UMP 2021 sebesar 3,27% bagi sektor usaha
yang tak terkena dampak pandemi Covid-19 menuai protes pengusaha lantaran tak sesuai
dengan imbauan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). SE itu meminta gubernur
menetapkan UMP 2021 sama dengan UMP 2020.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai, kebijakan DKI
Jakarta ini membingungkan pelaku usaha. Sebab hingga kini belum ada indikator yang jelas
imtuk menentukan sektor yang terdampak dan t idak terdampak efek Covid-19. "Tenis terang
(kebijakan) ini menyulitkan karena untuk justifikasinya seperti apa dengan kondisi yang seperti
ini," ujar dia, Senin (2/11).

Hariyadi mengatakan, kebijakan ini akan menyulitkan dan menambah beban secara administratif
karena harus mengurus dan mengajukan kondisi perusahaan. Padahal, jika mengacu pada
aturan yang ada yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan,
seharusnya tidak ada kenaikan upah minimum.

Pertimbangannya, berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tahun ini ekonomi Indonesia
negatif. "Jadi kalau dikembalikan ke regulasi yang ada, harusnya upah turun. Tentu tidak
mungkin kita pakai itu, sehingga direkomendasikan upahnya tetap," terang dia.

Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang
menyebut dari beragam sektor usaha yang beroperasi di Jakarta, sebanyak 90% diantaranya
terdampak Covid-19. Terutama mereka yang bisnisnya mengandalkan sektor jasa dan
perdagangan.

Biaya tinggi

Salah satu sektor usaha di Jakarta yang menggeliat dan menuai berkah selama pandemi adalah
pebisnis Perdagangan Melaui Sistem Elektronik (PMSE) alias ecommerce.

Namun Ketua Umum Asosiasi ecommerce Indonesia (IdEA) Bima Laga menyebut kondisi saat ini
tak mudah menilai sektor yang menguntungkan. "Pada dasarnya semua sektor terdampak
pandemi, yang membedakan hanya seberapa parah dampak tersebut," ujar Bima, Senin (2/11).

Bima bilang saat ini indust ri e-commerce memang masih berjalan. Namun, terdapat biaya yang
besar untuk membuat industri tersebut berjalan hingga saat ini.

Biaya tersebut harus dikeluarkan untuk membuat seluruh elemen dapat berjalan. Untuk itu,
keuntungan yang didapat industri e-commerce belum tentu menutup biaya yang telah
dikeluarkan. "Jika pun bisnis e-commerce mampu memberi profit, belum tentu bisa menutup
biaya tadi," terang Bima.

Meski begitu, Bima menyebut bahwa idEA akan mengikuti kebijakan yang telah di-tetapkan
pemerintah. Selain itu, dia bilang pemerintah memiliki data yang lebih detail dan valid terkait
sektor yang untung selama pandemi.

Sebelumnya, Presiden Direktur PT Kalbe Farma Tbk Vidjongtius juga menepis penilaian bahwa
sektor farmasi menikmati untung atau tak terdampak Covid-19. Menurutnya dampak Covid-19
berbeda pada set iap sektor usaha industri farmasi. "Jadi, sebelum menetapkan sektor yang
terdampak, butuh analisis yang tepat terkait dengan upah ini," katanya

115