Page 120 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Ketenagakerjaan dan
Hubungan Industrial, Antonius J Supit juga mempertanyakan, cara menetapkan suatu
perusahaan terdampak atau tidak terdampak pandemi Covid-19.

"Kalau bilang terkena dampak, itu menghitungnya dari mana? Dampak kena Covid-19 atau
dampak omzet menurun, atau apa," tanya Antonius.

Kebijakan ini, lanjutnya, membingungkan. Bagaimanajika perusahaan mengaku terdampak
Covid-19, sedangkan pekerja bilang tidak terdampak.

Dia menyarankan agar UMP 2021 DKI Jakarta disesuaikan saja dengan Surat Edaran Menteri
Tenaga Kerja (SE Menaker), yakni UMP 2021 nilainya sama dengan tahun ini. Jika ada
perusahaan yang mampu bayar lebih, bisa dilakukan lewat perundingan antara pengusaha
dengan pekerja. ''Itu lebih bijaksana daripada memberikan kriteria yang menurut saya tidak
jelas," sarannya.

Seperti diketahui. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan kebijakan asimetris untuk
UMP 2021. Yakni, untuk pelaku usaha yang terdampak Covid-19, boleh menetapkan UMP 2021
sama dengan UMP 2020 alias tidak naik.

Sedangkan, kegiatan usaha yang tidak terdampak Covid-19, UMP 2021 ditetapkan mengikuti
rumus pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015. Kenaikannya sebesar 3,27
persen. Maka Pemprov DKI Jakarta menetapkan besaran UMP DKI Jakarta Tahun 2021 sebesar
Rp 4.416.186.

Jalan Tengah Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah memutuskan, tidak menaikkan UMP 2021
dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ll/ IIK.04/X/2020 tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Covid-19. "Ini untuk memberikan
perlindungan bagi pekerja/buruh dan kelangsungan bekerja, serta menjaga kelangsungan
usaha, pemerintah mengambil jalan tengah yang telah dikaji secara mendalam," ujar Ida.
Kajian itu, papar Ida, telah mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, hukum, sosial, dan politik,
yang berasal dari kajian yang dilakukan Dewan Pengupahan di beberapa daerah.

Memberi Keadilan

Walau mendapat kritikan dari berbagai kalangan, Anies Baswedan yakin, kebijakan UMP
asimetris, sudah tepat. Sebab, dampak pandemi Corona terhadap setiap perusahaan berbeda-
beda. Menurut Anies, selama pandemi ini ada perusahan yang mengalami kontraksi, tapi ada
juga yang mengalami kenaikan pendapatan. Misalnya, perusahaan masker yang tumbuh besar,
bahkan produksinya meningkat. Tapi kalau jasa hotel penghuninya sangat turun.

"Kita menyadari bahwa pandemi Covid-19 memiliki dampak yang amat besar pada kegiatan
dunia usaha," ungkap Anies, di gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Anies menuturkan, kebijakan asimetris UMP 2021 dibuat untuk memberi keadilan bagi semua
pihak. Apabila ada perusahaan yang tumbuh, maka dampaknya harus dirasakan oleh pekerjanya.
Anies tidak setuju jika kenaikan UMP disamaratakan. Sebab, perusahaan yang terpuruk akibat
pandemi Corona, bisa semakin terpuruk. mra

119