Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

"Saya mohon (kebijkan Pe-morov Jabar) dimaklumkan dan tidak diperbandingkan. Karena tadi
di Jateng begitu, di DKI Jakarta ada syarat. Karena kami industrinya mayoritas ada di Jabar,"
ujarnya, kemarin.

Emil meyakinkan keputusannya adalah untuk kebaikan banyak pihak. Terutama para pegawai.
"Hasil kajiannya dan kesepakatannya, kalau ada kenaikan, manufaktur yang sudah terpuruk ini
akan lebih terpuruk lagi. Ujungnya, P1 IK. Justru kasihan, lebih terpuruk lagi," jelasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jabar Rachmat Taufik
Garsadi menambahkan, penetapan UMP 2021 itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 78/2015. Salah satu poinnya adalah, lima tahun setelah PP ini ditetapkan, kebutuhan
hidup layak (KHL) juga liams ditetapkan.

Aturan mengenai penggunaan KHL, sebut dia, sebetulnya sudah ke luar, yakni Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020. Aturan itu mengharuskan Dewan
Pengupahan Provinsi segera menetapkan KIIL berdasarkan data-data dari BPS (Badan Pusat
Statistik)," imbuhnya.

Akan tetapi, lanjut Rachmat, hingga rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jabar berlangsung
pada 27 Oktober, BPS belum merilis data-data KHL. Selain itu. berdasarkan PP Nomor 78 Tahun
2015, penetapan UMP itu dilandasi UMP tahun berjalan, dikalikan penambahan dari inflasi dan
laju pertumbuhan ekonomi.

'"Sampai saat ini, kami belum menerima rilis data inflasi untuk triwulan III 2020 dari BPS (Badan
Pusat Statistik -red). Rencananya, data inflasi akan dirilis 2 November 2020. Sedangkan, laju
pertumbuhan ekonomi pada 4 November," katanya.

Tapi. Rachmat menyatakan, jika merujuk pada inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi triwulan II
2020, UMP Jabar dipastikan akan menurun. Karena itu, pihaknya mengikuti Surat Edaran Menteri
Tenaga Kerja Nomor M/ ll/HK.04/2020. ssl

122