Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

BURUH MINTA UMP 2021 NAIK UNTUK SELURUH PERUSAHAAN

Forum Buruh Kawasan (FBK) Pulogadung, Jakarta Timur, meminta Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan untuk memberlakukan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 bagi seluruh
perusahaan di wilayah setempat. "Kenaikan UMP 2021 kami minta berlaku terhadap seluruh
buruh, bukan hanya berlaku bagi perusahaan yang tak terkena dampak pandemi Covid-19," ujar
Koordinator FBK Pulogadung Hilan Firmansyah Firmansyah di Jakarta. Senin (2/11).

Dikatakan Hilman. kebijakan itu penting untuk meningkatkan daya beli buruh dan pekerja guna
meningkatkan kembali daya beli masyarakat dan menggerakkan kembali perekonomian Jakarta.
Hilman mengatakan kondisi Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini seharusnya direspons
pemerintah dengan cara memberikan proteksi kepada pekerja melalui peningkatan daya beli
masyarakat, khususnya buruh dan pekerja melalui kenaikan upah minimum. Harapannya, daya
beli yang kuat akan memperkuat gerakan roda perekonomian secara nasional.

Ketua Serikat Buruh Transportasi Indonesia Ilhamsyah juga mendesak kenaikan UMP 2021 di
DKI Jakarta sebagaimana dalam

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. "Kami berharap pemerintah tetap
melaksanakan aturan UU. Dimana setiap tahun ada kenaikan upah. UU Nomor 13 penetapan
upah berdasarkan kebutuhan hidup layak yang dilakukan oleh Dewan Pengupah Provinsi,
Kabupaten. Kota agar lebih obyektif," ujar Ilhamsyah, kepada SP di Jakarta.

Dia menyebutkan apabila Kementerian Tenaga Kerja memberikan surat edaran yang
menyebutkan tidak ada kenaikan maka tidak ada pelanggaran hukum jika tidak mengikuti surat
edaran tersebut. Surat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. "Perusahaan yang tidak bisa
menjalankan upah minimum tersebut bisa menyampaikan keberatan. Sektor yang terdampak
seperti perhotelan, restoran, penerbangan. Tapi beberapa yang lain seperti makanan, minuman.
kimia masih beRp roduksi seperti biasa dan tetap ada lembur," tambahnya.

Ada Kenaikan

Sementara itu. Koordinator Gerakan Buruh Jakarta Supardi mengharapkan tetap ada kenaikan
upah untuk buruh di DKI Jakarta.

Dia menyebutkan kalau memang ada perusahaan terkena dampak harus ada perjanjian bersama
dimana apabila perusahaan sudah normal akan menaikan gaji sesuai selisih dengan UMP DKI
yang berlaku 2020 dan apabila salah satu pihak ingkar maka dikenakan sanksi. "Hal ini harus
tertuang dalam isi perjanjian sehingga ada kepastian buat buruh dan keringanan buat
perusahaan apabila terdampak dengan menangguhkan kenaikan gaji," tandasnya.

Sedangkan, Ketua Departemen Perempuan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Dian
Septi Trisnanti berharap UMP DKI 2021 bisa naik sesuai kebutuhan hidup layak, yaitu mencukupi
kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan sekolah (pendidikan), makanan bergizi, transportasi.
"Apalagi buruh tidak pernah diajak bicara secara transparan dan terbuka terkait laporan
keuangan perusahaan. Seharusnya, pihak perusahaan membuka laporan keuangan perusahaan
sehingga transparan," ujar Dian Septi.

Dia menegaskan bahwa kenaikan upah adalah hak dasar buruh. Apabila perusahaan tidak
mampu dengan membuktikan kerugian dua tahun terakhir, negara bertanggung jawab
memenuhi kekurangan upah sehingga krisis tidak mengorbankan buruh. [Ant/YUS/H-12]

SP/JOANIIO Dt SAOJOAO

caption-Para pekerja yang tergabung dalam aliansi karyawan hiburan melakukan aksi damai di
depan Balai Kota DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

126