Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

Andri mengungkapkan pihaknya akan dibantu dewan pengupahan dalam merumuskan kriteria
sektor usaha yang terdampak dan tidak terdampak serta yang layak dan tidak layak mengalami
kenaikan UMP 2021.

Menurut dia. kehadiran dewan pengupahan sangat representatif karena ada unsur organisasi
pengusaha, serikat buruk atau pekerja dan Pemprov DKI.

"Nanti kita dalam memproses atau lakukan kajian akan dibantu dewan pengupahan, tim
mengkaji mana yang terdampak. mana yang tidak." tutur dia.

Lebih lanjut, Andri mengatakan terdapat sektor-sektor usaha yang secara kasat mata sudah

terdampak Covid-19 selama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di masa pan-
demi Covid-19. Menurut Andri. sektor-sektor usaha terdampak secara kasat mata, seperti mal,
hotel, pariwisata, properti, ritel, perdagangan, makan-minum dan bioskop, tidak perlu kajian lagi
dan tetap menggunakan UMP Tahun 2020.

"Kalau sudah jelas, enggak usah lagi kita lakukan pengkajian. Contoh kalau mal. itu jelas 7 bulan
enggak operasional, otomatis kan terdampak. Enggak usah lagi ada pengkajian, ngabis-ngabisin
waktu, yang jelas-jelas (terdampak) langsung keluarkan SK. kita enggak akan persulit."
tegasnya.

Waktu pengajuan permohonan oleh sektor-sektor terdampak, kata Andri masih fleksibel. Namun,
dia berharap pengajuannya sebelum
berlakunya UMP 2021 pada 1 Januari 2021. "Memang masih fleksibel, walaupun nanti
kerangkanya akan kami susun bersama-sama (dewan pengupahan)," pungkas Andri.

UMP 2021

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pelaku usaha di bidang jasa kesehatan.
farmasi, pabrik alat pelindung diri (APD), jasa keuangan hingga telekomunikasi serta sektor
lainnya yang tidak terkena dampak Covid-19 agar menaikkan UMP untuk tahun 2021 seperti
yang telah diputuskan yakni minimal Rp 4.4 juta. "Kesehatan kan enggak terdampak, terus jasa
keuangan. telekomunikasi malah dia meningkat. Sedangkan yang terdampak itu otomotif, hotel,
bioskop mal," kata Andri.

Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan kebijakan asimetris untuk UMP Tahun 2021. Dengan
kebijakan asimetris ini. maka ada perlakuan berbeda antara sektor usaha yang terdampak Covid-
19 dan yang tidak terdampak Covid-19.

Andri Yansyah menegaskan prinsip dasar dari kebijakan asimetris untuk UMP 2021 adalah
keadilan.

"Pandemi Covid-19 telah berdampak pada sektor ekonomi. tidak terkecuali Jakarta. Dengan
menjunjung keadilan, Pemprov DKI menetapkan kebijakan asimetris untuk UMP 2021," ujar
Andri.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk menaikkan UMP DKI
tahun 2021 untuk bidang usaha yang tidak berdampak langsung pada wabah Covid-19. Hal itu
juga merupakan upaya DKI Jakarta bersikap adil di tengah pandemi Covid-19.
"Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak
mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020. Sedangkan, kegiatan yang tidak terdampak
Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti rumus pada PP
Nomor 78 Tahun 2015," kata Anies.

130