Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 130
negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta)
Pandemi Covid-19 telah berdampak pada sektor ekonomi. tidak terkecuali Jakarta. Dengan
menjunjung keadilan, Pemprov DKI menetapkan kebijakan asimetris untuk UMP 2021
negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-
19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020.
Sedangkan, kegiatan yang tidak terdampak Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang
besarannya mengikuti rumus pada PP Nomor 78 Tahun 2015
positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Penetapan ini telah sejalan dengan semangat
yang ada dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/l l/HK.04/X/2020 untuk
melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama dengan UMP 2020 bagi perusahaan
yang terdampak dengan pandemi Covid-19
Ringkasan
Sektor-sektor usaha yang terdampak Covid-19 perlu mengajukan permohonan kepada Gubernur
DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) jika ingin bebas dari kebijakan kenaikan upah
minimun provinsi (UMP) Tahun 2021. Massa dari elemen buruh berunjuk rasa di depan kawasan
Patung Arjunawiwaha atau Patung Kuda, Jakarta, Senin (2/11). Dalam aksinya mereka menuntut
pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan menuntut kenaikan upah minimum tahun 2021
tetap naik.
SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 WAJIB LAPOR DISNAKER DKI
Farmasi, Jasa Keuangan, dan Telekomunikasi Tetap Naikkan UMP 2021
Sektor-sektor usaha yang terdampak Covid-19 perlu mengajukan permohonan kepada Gubernur
DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) jika ingin bebas dari kebijakan kenaikan upah
minimun provinsi (UMP) Tahun 2021.
Massa dari elemen buruh berunjuk rasa di depan kawasan Patung Arjunawiwaha atau Patung
Kuda, Jakarta, Senin (2/11). Dalam aksinya mereka menuntut pembatalan Omnibus Law UU
Cipta Kerja dan menuntut kenaikan upah minimum tahun 2021 tetap naik.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan
berdasarkan permohonan tersebut, Pemprov DKI akan mengkaji, apakah sektor usaha tersebut
masuk dalam kategori terdampak atau tidak dan layak bebas dari kebijakan kenaikan UMP 2021.
"Penentuan awalnya, berdasarkan permohonan dari sektor usaha, lalu nanti kita kaji. Kalau
pengajuannya kita setujui, berarti dia gunakan UMP 2020. Tapi kalau permohonan tidak setujui,
diketok menggunakan UMP 2021," ujar Andri dalam webinar terkait UMP 2021 bersama
wartawan, Senin (2/11).
Dalam permohonan tersebut. kata Andri, sektor usaha akan menyertakan sejumlah dokumen
khususnya laporan keuangan dalam setahun terakhir. Sementara sektor usaha yang tidak
mengajukan permohonan, tutur dia, otomatis akan mengikuti kebijakan ke-
naikan UMP 2021 sebesar 3,27 persen dari Rp 4.276.349 menjadi Rp 4.416.186.548.
"Kalau dia tidak mengajukan. berarti dia tidak terdampak. dan dia menerima ketentuan Pemprov
DKI sebesar Rp 4.4 juta," tandas dia.
129
