Page 119 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 119
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perlu mengkaji ulang kebijakan penetapan Upah Minimum
Provinsi (UMP) asimetris untuk tahun 2021. Sebab, ketentuan tersebut sulit diawasi dan
diterapkan. ''KEBIJAKAN ini sulit dipantau karena ada kecuali-kecualinya. Lebih baik nggak usah
dinaikin, atau (naik) disamaratakan semuanya," ujar Pengamat Kebijakan Publik, Agus
Pambagio.
KEBIJAKAN UMP ASIMETRIS DKI JAKARTA SULIT DIAWASI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perlu mengkaji ulang kebijakan penetapan Upah Minimum
Provinsi (UMP) asimetris untuk tahun 2021. Sebab, ketentuan tersebut sulit diawasi dan
diterapkan. ''KEBIJAKAN ini sulit dipantau karena ada kecuali-kecualinya. Lebih baik nggak usah
dinaikin, atau (naik) disamaratakan semuanya," ujar Pengamat Kebijakan Publik, Agus
Pambagio.
Menurut Agus, kebijakan asimetris (tidak seragam) atau tergantung posisi keuangan perusahaan
dalam menetapkan UMP, menyulitkan petugas lapangan di dalam mengawasi mana perusahaan
yang terdampak Virus Corona dan mana yang tidak.
"Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI tidak memerincikan batasan dan syarat industri yang
terdampak Corona dan yang tidak terdampak. Kalau begitu, bagaimana cara mengetahuinya,"
kritik Agus.
Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah I limpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Ketum DPD
Hippi) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang meminta Anies Baswedan untuk membeberkan
perusahaan yang terdampak Virus Corona.
"Data itu untuk mencegah munculnya persepsi yang berbeda antara pengusaha dan kalangan
serikat pekerja/buruh," katanya.
Menurutnya, kebijakan UMP asimetris memerlukan kepastian data. Diperkirakannya, sekitar 90
persen pengusaha di Jakarta terdampak pandemi Covid-19.
“Jakarta merupakan kota jasa, ketika pergerakan manusia dan operasional usaha dibatasi, maka
kegiatan ekonomi stagnan," terang Sarman.
Dia mengungkapkan, pandemi Corona di Jakarta sudah berlangsung delapan bulan. Omzet
berbagai sektor usaha mengalami penurunan. Sektor yang teRp ukul antara lain hotel, restoran,
kafe, cat e ring, pusat perdagangan, mall, properti, otomotif, transportasi, evenl organizer dan
masih banyak sektor lainnya.
"Kami berharap agar Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja di semua tingkatan
dapat mengawal kebijakan ini," ujarnya.
Jangan sampai, lanjut Sarman, persepsi di kalangan serikat pekerja/buruh berbeda dalam
menetapkan berdampak atau tidak berdampak Virus Corona.
Sarman mengaku, kalangan pelaku usaha belum menerima dan membaca Peraturan Gubernur
(Pergub) mengenai UMP asimetris. Namun, diharapkannya, ketentuan antara perusahaan
terdampak Corona dan tidak, dijelaskan secara komprehensif. Sehingga, pelaku usaha tidak perlu
lagi mengajukan surat permohonan ke Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Disnakertrans) DKI
Jakarta.
118
