Page 153 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 153
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono sempat menjelaskan bahwa perubahan
jumlah halaman terjadi karena Sekretariat Negara melakukan penyesuaian format dan
menghilangkan satu pasal tentang energi dan sumber daya mineral.
Kemarin, anggota Badan Legislasi DPR Guspardi Gaus mengatakan Indonesia makin siap
bersaing dengan negara lain setelah adanya UU Cipta Kerja. Menurut dia, UU itu sangat ramah
investasi. Membuat izin usaha juga semakin mudah dan memudahkan investor mengembangkan
bisnis di Indonesia.
Perkembangan ekonomi nasional diharapkan semakin pesat sehingga Indonesia bisa mengatasi
ketertinggalan dari negara lain. Anggota Komisi II DPR itu menambahkan, UU Cipta Kerja juga
menghilangkan praktik-praktik kotor dalam proses mengurus perizinan.
"Perizinan itu kan sarang korupsi. Kalau ada uang di belakang, urusan jadi cepat. Jadi intinya,
tujuan omnibus law ialah adanya kepastian berinvestasi di Indonesia," ujarnya.
Kalau perizinan mudah dan tanpa korupsi, Guspardi yakin minat investor datang ke Tanah Air
semakin tinggi. Dampaknya tentu lapangan kerja semakin terbuka. Terpisah, Ketua MPR
Bambang Soesatyo mengatakan UU Cipta Kerja mengubah berbagai kerumitan berusaha menjadi
lebih mudah. Kini tak ada lagi modal minimal Rp 50 juta untuk mendirikan perseroan terbatas
(PT).
Kemudian, soal batas minimal anggota dalam mendirikan koperasi juga dipermudah, dari semula
harus 20 orang untuk koperasi primer menjadi hanya sembilan orang. Sektor UMKM juga sangat
dimanjakan. Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal
menyatakan buruh siap melaksanakan mogok kerja nasional jika UU Cipta Kerja tidak dicabut
dan upah minimum 2021 tidak naik. Hal itu disampaikan Said dalam orasinya pada unjuk rasa
buruh di Jakarta, kemarin. (Pra/Ant/R-3).
152
