Page 149 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 149
Ringkasan
Keputusan sejumlah kepala daerah menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021 disesalkan
kalangan pengusaha karena akan semakin mempersulit mereka. Kebijakan itu pun dinilai kental
dengan aroma politik demi menjaga dukungan dari kaum buruh. Setidaknya lima gubernur telah
melaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan bahwa mereka akan menaikkan UMP tahun depan.
Dari penelusuran, lima provinsi yang menetapkan kebijakan itu ialah DKI Jakarta, Jawa Tengah,
DI Yogyakarta, Jawa Timur. dan Sulawesi Selatan.
PENAIKAN UMP DINILAI POLITIS
Gubernur yang menaikkan UMP 2021 diduga berupaya mengumpulkan modal politik dari
kalangan pekerja untuk Pilpres 2024. Keputusan sejumlah kepala daerah menaikkan upah
minimum provinsi (UMP) 2021 disesalkan kalangan pengusaha karena akan semakin
mempersulit mereka. Kebijakan itu pun dinilai kental dengan aroma politik demi menjaga
dukungan dari kaum buruh.
Setidaknya lima gubernur telah melaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan bahwa mereka
akan menaikkan UMP tahun depan. Dari penelusuran, lima provinsi yang menetapkan kebijakan
itu ialah DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur. dan Sulawesi Selatan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menduga ada unsur
politis terkait langkah tersebut. 'Kalau untuk pilkada rasanya enggak. Kalau (tujuan) Pilpres
(2024) mungkin," kata Hariyadi dalam konferensi pers secara virtual, kemarin.
Nama-nama kepala daerah yang menetapkan penaikan UMP 2021, kata Hariyadi, tidak asing
dalam survei politik selama ini. Sebut saja Gubernur DKI Anies Baswedan dan Gubernur Jawa
Tengah Ganjar Pranowo. "Seingat saya nama-nama ini muncul di polling-polling kan? Yang akan
berkompetisi di (Pilpres) 2024. Tapi saya enggak tahulah, saya enggak bisa menjawab
pertimbangan tersebut," ujar Haryadi.
Satu hal yang pasti, imbuhnya, para gubernur tersebut mengabaikan Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/ll/ HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada
Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Apindo menilai arahan Kemenaker yang
meminta daerah tidak menaikkan UMP 2021 sudah tepat dan sudah sesuai dengan rekomendasi
dari Dewan Pengupahan Nasional.
"Kondisi pandemi sangat memukul hampir seluruh sektor yang terkena sehingga tidak
memungkinkan dunia usaha bisa membayar seperti situasi normal," ujar Haryadi.
Kepentingan pilpres
Pengamat politik dari CSIS Arya Fernandes juga menilai langkah sejumlah kepala daerah
menaikkan UMP 2021 tak lepas dari kepentingan politik. Mereka ingin dukungan dari kalangan
pekerja tetap terjaga. "Kalau kita lihat daerahnya seperti DKI Jakarta, Sulawesi Selatan. Jawa
Tengah, Jawa Timur, memang kan kantong-kantong buruh. Di sana gerakan buruh sangat beRp
engaruh dan itu dampak ke dukungan politiknya sangat besar bagi seorang kepala daerah." jelas
Arya.
Unsur politik tersebut bisa dibaca pula untuk kepentingan Pilpres 2024. Menurut Arya, beberapa
kepala daerah yang menaikkan UMP 2021 adalah orang-orang yang dibicarakan untuk elektoral
2024. "Maka wajar saja dalam kebijakannya menjaga basis dukungan politik itu."
148
