Page 150 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 150
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan penaikan UMP 2021 tidak berlaku mutlak.
Sektor usaha yang terdampak pandemi bisa mengajukan permohonan untuk tidak menaikkan
UMP ke dinas tenaga kerja.
"Disnaker yang akan memberikan keputusan bahwa memang terdampak pandemi atau tidak
perusahaan tersebut. Cukup dengan menunjukkan kondisi perusahaannya. Kan praktis," kata
Anies.
Dengan mempertimbangkan nilai PDB dan inflasi nasional, UMP dinaikkan 3,27% sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Pemprov DKI Jakarta pun
menetapkan besaran UMP 2021 Rp 4.416.186,548, naik dari tahun sebelumnya Rp 4.276.349.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan kalangan pengusaha tak perlu takut dengan
penaikan UMP. "Justru sekarang yang diperlukan antara Apindo, serikat pekerja, sama
pemerintah duduk lagi aja. Masih ada kesempatan untuk ngobrol banyak sehingga nanti bisa
dicapai kesepakatan dan hubungan industrial yang harmonis," tandasnya.
Provinsi yang juga menaikkan UMP 2021 ialah Jatim sebesar 5,5% dari sebelumnya Rp l.768.000
menjadi Rp l.868.777,08. Penaikan itu diterima pengusaha rokok yang tergabung dalam Forum
Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi).
(Tim/X-8)
149
