Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 155
Ringkasan
KEPUTUSAN sejumlah kepala daerah menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021 disesalkan
kalangan pengusaha karena akan semakin mempersulit mereka. Kebijakan itu pun dinilai kental
dengan aroma politik demi menjaga dukungan dari kaum buruh.
Setidaknya lima gubernur telah melaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan bahwa mereka
akan menaikkan UMP tahun depan. Dari penelusuran, lima provinsi yang menetapkan kebijakan
itu ialah DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
PENAIKAN UMP DINILAI POLITIS
KEPUTUSAN sejumlah kepala daerah menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021 disesalkan
kalangan pengusaha karena akan semakin mempersulit mereka. Kebijakan itu pun dinilai kental
dengan aroma politik demi menjaga dukungan dari kaum buruh.
Setidaknya lima gubernur telah melaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan bahwa mereka
akan menaikkan UMP tahun depan. Dari penelusuran, lima provinsi yang menetapkan kebijakan
itu ialah DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menduga ada unsur
politis terkait langkah tersebut. "Kalau untuk pilkada rasanya enggak. Kalau (tujuan) Pilpres
(2024) mungkin," kata Hariyadi dalam konferensi pers secara virtual, kemarin.
Nama-nama kepala daerah yang menetapkan penaikan UMP 2021, kata Hariyadi, tidak asing
dalam survei politik selama ini. Sebut saja Gubernur DKI Anies Baswedan dan Gubernur Jawa
Tengah Ganjar Pranowo. "Seingat saya nama-nama ini muncul di polling-polling kan? Yang akan
berkompetisi di (Pilpres) 2024. Tapi saya enggak tahulah, saya enggak bisa menjawab
pertimbangan tersebut," ujar Haryadi.
Satu hal yang pasti, imbuhnya, para gubernur tersebut mengabaikan Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada
Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Apindo menilai arahan Kemenaker yang
meminta daerah tidak menaikkan UMP 2021 sudah tepat dan sudah sesuai dengan rekomendasi
dari Dewan Pengupahan Nasional.
"Kondisi pandemi sangat memukul hampir seluruh sektor yang terkena sehingga tidak
memungkinkan dunia usaha bisa membayar seperti situasi normal," ujar Haryadi.
Kepentingan pilpres Pengamat politik dari CSIS Arya Fernandes juga menilai langkah sejumlah
kepala daerah menaikkan UMP 2021 tak lepas dari kepentingan politik. Mereka ingin dukungan
dari kalangan pekerja tetap terjaga.
"Kalau kita lihat daerahnya seperti DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur,
memang kan kantong-kantong buruh. Di sana gerakan buruh sangat beRp engaruh dan itu
dampak ke dukungan politiknya sangat besar bagi seorang kepala daerah," jelas Arya.
Unsur politik tersebut bisa dibaca pula untuk kepentingan Pilpres 2024. Menurut Arya, beberapa
kepala daerah yang menaikkan UMP 2021 adalah orang-orang yang dibicarakan untuk elektoral
2024. "Maka wajar saja dalam kebijakannya menjaga basis dukungan politik itu." Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan menyatakan penaikan UMP 2021 tidak berlaku mutlak. Sektor usaha
yang terdampak pandemi bisa mengajukan permohonan untuk tidak menaikkan UMP ke dinas
tenaga kerja.
154
