Page 145 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

UMP HARUS MENGACU PADA PEDOMAN KEMNAKER

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) memang menjadi kewenangan gubernur, tetapi dalam
situasi pandemi saat ini, harus mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah pusat
melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan, Dinar Titus Jogaswitani. mengungkapkan,
keputusan untuk menaikkan UMP memang ada di tangan gubernur. Namun dalam kondisi
pandemi Covid-19 seperti saat ini, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan perlu
memberikan pedoman dalam penetapan UMP. '"Yang punya wewenang mengatur memang
Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan, gubernur wajib menetapkan UMP.

Tetapi karena kondisi sekarang ini sedang pandemi, pemerintah memberikan pedoman bagi para
gubernur agar UMP 2021 tetap sama dengan UMP 2020. Bila kemudian gubernur memutuskan
UMP tetap naik, itu menjadi wewenang mereka." kata Dinar Titus Jogaswitani kepada SP, Senin
(2/11).
Menurut dia. latar belakang keluarnya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/l
l/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) ini karena melihat sektor usaha yang masih dalam situasi sangat
tertekan. Dengan UMP 2021 yang sama seperti 2020, harapannya perusahaan masih bisa tetap
bertahan dan tidak sampai melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Meski demikian, pemerintah juga tidak menutup mata dengan kondisi masyarakat. Ditegaskan
Dinar, pemerintah juga tetap berusaha memperbaiki daya beli masyarakat melalui berbagai
program bantuan

sosial, salah satunya adalah Bantuan Subsidi Upah/Gaji untuk pekerja dengan penghasilan di
bawah Rp 5 juta. "Walaupun UMP 2021 tetap sama, pemerintah pusat juga memberikan berbagai
bantuan kepada masyarakat untuk memperbaiki daya beli," ujar Dinar.
Seperti diketahui, meskipun Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menetapkan Upah
Minimum Provinsi (UMP) 2021 sama dengan 2020. sejumlah kepala daerah menyatakan tetap
menaikkan UMP 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. mengatakan saat ini inflasi cukup rendah akibat daya
beli masyarakat yang masih melemah. Sektor usaha pun masih dalam situasi yang sangat
tertekan, begitu juga dengan masyarakat. "Saya berharap masyarakat khususnya pekerja dapat
memahami keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan upah minimum pada 2021," ujar Sri
Mulyani. dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan, pekan lalu.

Daya Beli

Meski kondisi perekonomian tertekan. Menkeu menegaskan, pemerintah akan terus memperbaiki
daya beli masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial, salah satunya adalah Bantuan
Subsidi Upah/ Gaji untuk pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 5 juta. "Jadi, pemerintah
menggunakan instrumen fiskal tanpa menimbulkan tekanan ke perusahaan. yang di sisi lain
buruhnya atau pekerjanya juga membutuhkan dukungan.

Melalui instrumen fiskal, kita membantu sehingga penisahaan bisa tetap bertahan atau bahkan
mulai bangkit kembali, namun masyarakat juga tetap bisa dijaga dari sisi daya belinya," kata Sri
Mulyani. Menurut dia, kebijakan yang diambil dalam masa pandemi Covid-19 ini jangan sampai
membuat perusahaan makin lemah, bahkan pekerja bisa menghadapi kemungkinan terkena
PHK. "Ini yang sedang dicari titik balance-nya dalam menggunakan berbagai instrumen.
Instrumen upah minimum satu hal. tetapi pemerintah menggunakan banyak sekali anggaran

144