Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

Masih ada waktu, survei Online aja. Sehingga kita ada ukuran-ukuran semuanya dari indikator-
indikator biar berjalan, gitu

Ringkasan

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil meminta pengertian serikat buruh terkait
keputusannya yang tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar tahun 2021. "Jumlah
industri paling banyak di Jabar dan sektor industri manufaktur dan jasa terdampak paling besar.
PHK (pemutusan hubungan kerja) paling banyak (di masa pandemi Covid-19). Itulah kenapa
UMP Jabar tidak dinaikkan mengikuti surat edaran menaker (Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi)," kata Ridwan usai rapat koordinasi Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Daerah Jabar di Bandung, Senin (2/11).

PENGUSAHA JABAR PALING TERDAMPAK, RIDWAN MINTA PENGERTIAN BURUH

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil meminta pengertian serikat buruh terkait
keputusannya yang tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar tahun 2021. "Jumlah
industri paling banyak di Jabar dan sektor industri manufaktur dan jasa terdampak paling besar.
PHK (pemutusan hubungan kerja) paling banyak (di masa pandemi Covid-19). Itulah kenapa
UMP Jabar tidak dinaikkan mengikuti surat edaran mena-ker (Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi)," kata Ridwan usai rapat koordinasi Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Daerah Jabar di Bandung, Senin (2/11).

Ridwan memaparkan, pandemi Covid-19 berdampak pada sekitar 2.000 perusahaan di Jabar.
Mayoritas atau sekitar 60% dari sektor manufaktur dan jasa di Indonesia berinvestasi di wilayah
Jabar. "Hampir 500 perusahaan mem-PHK," ujar Ridwan.

Berkaca dari kondisi itu, Ridwan teRp aksa memilih kebijakan tidak menaikkan UMP Jabar tahun
2021. Dia berharap, keputusan itu bisa mencegah perusahaan mem-P-IIK karyawannya. "Kalau
begitu yang dirugikan buruh juga," tambah Ridwan.

Dia juga meminta publik tidak membanding-banding-kan keputusannya dengan kepala daerah
lain yang menetapkan kebijakan menaikkan UMP 2021. Menurutnya, perbandingan itu tidak
setara dengan Provinsi Jabar yang hingga September 2020 ini mencatatkan investasi hampir Rp
90 triliun.

"Investor senang ke Jabar, bangun pabrik, tapi itu juga yang terdampak. Jadi opsi-opsi ini tidak
nyaman, tapi harus kami lakukan agar mesin (ekonomi) ini bisa bergerak," tutur Ridwan.

Guna mengantisipasi gelombang penolakan dari buruh. Ridwan memerintahkan Sekda Jabar
Setiawan Wangsaatmadja serta Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Rachmat Taufik Gar-
sadi untuk menyosialisasikan latar belakang pihaknya tidak menaikkan UMP Jabar 2021.

"Kalau industri sedikit tidak masalah, tapi (Jabar) pabrik terbanyak di Indonesia dan paling
terdampak. Tidak ada pilihan baik. Yogyakarta dan Jateng (Jawa Tengah), berapa pabriknya,"
ujar Ridwan saat ditanya keputusan kepala daerah lain yang menaikkan UMP 2021.

"Mohon pengertian, dukung pemulihan ekonomi, biar tahun depan bisa kompensasi. Kekurangan
atau tidak ada kenaikan saat ekonomi pulih lagi, perlu kejernihan berpikir, tidak ada keputusan
yang memuaskan semua pihak. Tidak ada niat pemerintah sengsarakan rakyat," tegas Ridwan.

terpisah, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar Roy Jinto
menyatakan kekecewaannya atas kebijakan tidak naiknya UMP Jabar 2021. Menurut dia, surat
139