Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

Judul Anggota Kadin Bengkulu Lega UMP Tak Naik
Nama Media Suara Pembaruan
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg14
Jurnalis 159
Tanggal 2020-11-03 04:12:00
Ukuran 80x201mmk
Warna Warna
AD Value Rp 39.600.000

News Value Rp 118.800.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan KoRp orasi
Sentimen Positif

Narasumber
negative - Wihelmi Ade Tarigan (Pengurus Kadin Provinsi Bengkulu) Kita merespons kebijakan
Pemprov Bengkulu tidak menaikkan UMP 2021, karena jika dinaikan akan menjadi beban
pengusaha membayar gaji karyawan di tengah terpuruknya usaha karena dampak pandemi
Covid-19

negative - Wihelmi Ade Tarigan (Pengurus Kadin Provinsi Bengkulu) Jadi, sekarang pengusaha
di Bengkulu hanya beRp ikir agar usaha mereka tidak bangkrut dan berupaya tidak mem-PHK
(pemutusan hubungan kerja) karyawan
positive - Wihelmi Ade Tarigan (Pengurus Kadin Provinsi Bengkulu) Sekarang saya bertahan saja
dan berdoa agar ekonomi segera pulih sehingga tamu hotelnya ramai kembali dan terhindar dari
kebangkrutan

neutral - Wahidin Halim (Gubernur Banten) UMP jangan naik tiap tahun. Ada perintahnya,
keputusan menterinya, supaya sama tahun lalu

negative - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Sudah 73 perusahaan di Banten tutup dan sebagian
perusahaan merumahkan karyawannya

Ringkasan

Anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Bengkulu merespons kebijakan kebijakan
Pemprov Bengkulu yang tak menaikan UMP 2021 dan tetap menerapkan UMP 2020 sebesar Rp
2.213.604/bulan. "Kita merespons kebijakan Pemprov Bengkulu tidak menaikkan UMP 2021,
karena jika dinaikan akan menjadi beban pengusaha membayar gaji karyawan di tengah
terpuruknya usaha karena dampak pandemi Covid-19," kata Pengurus Kadin Provinsi Bengkulu
Wihelmi Ade Tarigan, Senin (2/11).

136