Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 141
edaran dari menteri itu bukanlah produk hukum yang harus dilaksanakan karena penetapan
upah minimum sudah diatur dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan
Pemerintah (PP) 78/2015.
"Sudah jelas amanat dari peraturan pemerintah itu, setelah lima tahun peraturan pemerintah itu
maka harus dilakukan survei kebutuhan hidup layak guna penentuan upah minimum.
Berdasarkan aturan itu, maka penetapan UMP Jabar 2021 cacat hukum," tegas Roy.
Tidak Resah
Sementara keputusan kenaikan UMP di Jawa Tengah (Jateng) sebesar 3,27% menimbulkan
berbagai respons. Salah satunya kekhawatiran gelombang PHK dari para pengusaha.
Menanggapi ini, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta terutama pada Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) untuk tidak mengkhawatirkan satu hal tanpa alasan.
"Gelombang PHK gimana? Bentar to, UMP itu upah minimum, dicatat dulu. Dan itu kan
diberlakukan untuk mereka yang kerja satu tahun, jadi sebenarnya agak tidak beralasan," kata
Ganjar usai rapat penanganan Covid-19 di kantornya. Senin.
Sebab, kata Ganjar, UMP yang telah ditetapkan naik tersebut masih bisa dilakukan penundaan
jika memang ada keberatan. Meski, lanjut Ganjar, pengalaman pada tahun lalu tidak ada
penundaan.
Bahkan, Ganjar mengatakan, dari keputusan kenaikan tersebut juga hanya ada dua daerah yang
perlu penyesuaian yakni di Banjarnegara dan Wonogiri.
Di sisi lain, Ganjar menyebut hal lain yang mestinya diwaspadai adalah Upah Minimum
Kota/Kabupaten (UMK) yang akan ditetapkan pada 21 November mendatang.
"Untuk menyusun UMK, Kebutuhan Hidup Layak atau KI ILnya kan musti ada survei. Maka kita
minta, siapa yang bisa survei BPS, survei yuk. Masih ada waktu, survei Online aja. Sehingga kita
ada ukuran-ukuran semuanya dari indikator-indikator biar berjalan, gitu," terangnya.
Terlepas dari itu, Ganjar meminta agar Apindo tak perlu takut. Saat ini, menurut Ganjar, yang
dibutuhkan adalah duduk bersama untuk membahas kesepakatan antara Apindo, Serikat Pekerja
dan Pemerintah.
Sedangkan Ketua Apindo Jateng Frans Kongi mengatakan, keputusan itu naiknya UMP jadi
pukulan bagi dunia usaha di provinsi. [153/142]
140
