Page 144 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

Judul UMP Harus Mengacu pada Pedoman Kemnaker
Nama Media Suara Pembaruan
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg9
Jurnalis J-9
Tanggal 2020-11-03 04:02:00
Ukuran 122x197mmk
Warna Warna
AD Value Rp 60.390.000

News Value Rp 181.170.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan KoRp orasi
Sentimen Positif

Narasumber
positive - Dinar Titus Jogaswitani (Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan) Yang
punya wewenang mengatur memang Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan, gubernur
wajib menetapkan UMP. Tetapi karena kondisi sekarang ini sedang pandemi, pemerintah
memberikan pedoman bagi para gubernur agar UMP 2021 tetap sama dengan. UMP 2020. Bila
kemudian gubernur memutuskan UMP tetap naik, itu menjadi wewenang mereka

positive - Dinar Titus Jogaswitani (Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan)
Walaupun UMP 2021 tetap sama, pemerintah pusat juga memberikan berbagai bantuan kepada
masyarakat untuk memperbaiki daya beli

positive - Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan) Saya berharap masyarakat khususnya
pekerja dapat memahami keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan upah minimum pada
2021
neutral - Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan) Jadi, pemerintah menggunakan instrumen
fiskal tanpa menimbulkan tekanan ke perusahaan. yang di sisi lain buruhnya atau pekerjanya
juga membutuhkan dukungan. Melalui instrumen fiskal, kita membantu sehingga penisahaan
bisa tetap bertahan atau bahkan mulai bangkit kembali, namun masyarakat juga tetap bisa dijaga
dari sisi daya belinya

neutral - Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan) Ini yang sedang dicari titik balance-nya dalam
menggunakan berbagai instrumen. Instrumen upah minimum satu hal. tetapi pemerintah
menggunakan banyak sekali anggaran untuk perlindungan sosial di dalam rangka
mengkompensasi dan membantu mendorong daya beli masyarakat

Ringkasan

yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Direktur
Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan, Dinar Titus Jogaswitani. mengungkapkan,
keputusan untuk menaikkan UMP memang ada di tangan gubernur. Namun dalam kondisi
pandemi Covid-19 seperti saat ini, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan perlu
memberikan pedoman dalam penetapan UMP.

143