Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 138

ANGGOTA KADIN BENGKULU LEGA UMP TAK NAIK

              Anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Bengkulu merespons kebijakan kebijakan
              Pemprov Bengkulu yang tak menaikan UMP 2021 dan tetap menerapkan UMP 2020 sebesar Rp
              2.213.604/bulan.  "Kita  merespons  kebijakan  Pemprov  Bengkulu  tidak  menaikkan  UMP  2021,
              karena  jika  dinaikan  akan  menjadi  beban  pengusaha  membayar  gaji  karyawan  di  tengah
              terpuruknya usaha karena dampak pandemi Covid-19," kata Pengurus Kadin Provinsi Bengkulu
              Wihelmi Ade Tarigan, Senin (2/11).

              Ade mengatakan, saat ini para pengusaha di Bengklulu hanya beRp ikir bagaimana usaha tetap
              jalan dan karyawan masih menerima gaji rutin setiap bulan dan tepat waktu. "Jadi, sekarang
              pengusaha di Bengkulu hanya beRp ikir agar usaha mereka tidak bangkrut dan berupaya tidak
              mem-PHK (pemutusan hubungan kerja) karyawan," ujarnya.

              Ade yang merupakan pengusaha hotel di Bengkulu mengatakan, usaha hotel yang dikelolanya
              sudah  8  bulan  rugi  atau  sejak  pandemi  menyerang  daerah  ini  Maret  2020.  "Sekarang  saya
              bertahan saja dan berdoa agar ekonomi segera pulih sehingga tamu hotelnya ramai kembali dan
              terhindar dari kebangkrutan," ujarnya.

              Sementara Kabid Ketenagakerjaan Disnakertran Bengkulu Jauhhari mengatakan, alasan tidak
              dinaikan UMP karena pengusaha di daerah ini masih mengalami kelesuan akibat virus cororni.
              sehingga jika dinaikan akan menjadi beban mereka.

              Tak Naik

              Sementara UMP Banten 2021 telah ditetapkan sebesar Rp 2.460.996,54, atau tidak mengalami
              kenaikan karena pertimbangan kondisi perekonomian nasional pada masa pandemi Covid-19.

              Gubernur  Banten  Wahidin  Halim  meminta  serikat  buruh  untuk  mengikuti  aturan  yang  telah
              ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. "UMP jangan naik tiap tahun. Ada perintahnya, keputusan
              menterinya, supaya sama tahun lalu," kata Wahidin, Senin.

              Ia meminta para serikat buruh dan pekerja untuk memahami kondisi perusaha-an-perusahaan
              saat  ini  sedang  terdampak  pandemi  Covid-19.  "Sudah  73  perusahaan  di  Banten  tutup  dan
              sebagian perusahaan merumahkan karyawannya," katanya. [143/149/141/155/159]































                                                           137
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143