Page 163 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 163
Ringkasan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kecewa dengan keputuan sejumlah gubernur yang
mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021, mulai dari Jakarta, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Yogyakarta, sampai Sulawesi Selatan. Menurut mereka, keputusan ini tidak sesuai
dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
PENGUSAHA KECEWA LANTARAN GUBERNUR-GUBERNUR INI NAIKKAN UMP 2021
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kecewa dengan keputuan sejumlah gubernur yang
mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021, mulai dari Jakarta, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Yogyakarta, sampai Sulawesi Selatan.
Menurut mereka, keputusan ini tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah.
"Kami menyesalkan," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers di
Jakarta, Senin (2/11/2020).
Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah sudah menerbitkan SE yang meminta gubernur untuk
menetapkan UMP 2021 sama dengan 2020, alias tidak naik. Tapi, sejumlah gubernur tetap
mengumumkan kenaikan upah.
Ida berujar SE yang dikeluarkannya sejatinya hanya referensi untuk menentukan UMP.
"Sehingga kalau ada pertimbangan lain, daerah semestinya sudah menghitung dengan prudent,"
ujar dia, Minggu (1/11/2020).
Diamengatakan SE diterbitkan untuk memberikan panduan atau pedoman bagu para gubernur
untuk mengatasi kondisi di daerahnya yang mengalami dampak pandemi Covid-19, terkait
dengan penetapan upah minimum 2021.
"Apabila ada daerah yang tidak mempedomani SE tersebut dalam penetapan UM-nya, hal
tersebut tentunya sudah didasarkan pada pertimbangan dan kajian yang mendalam mengenai
dampak Covid-19 terhadap perlindungan upah pekerja dan kelangsungan bekerja serta
kelangsungan usaha di daerah yang bersangkutan," ujarnya.
UMP 2021 Naik Di Jakarta misalnya, Gubenur Anies Baswedan menerapkan kebijakan asimetris
alias kenaikan upah hanya untuk kegiatan usaha yang tidak terdampak Covid-19 saja yang
mengalami naik.
"Pemerintah DKI menetapkan besaran UMP DKI Jakarta Tahun 2021 sebesar Rp 4.416.186,"
kata Anies pada Sabtu, 31 Oktober 2020.
Selain Anies, kepala daerah yang juga menaikkan UMP 2021 adalah Gubenur Jawa Tengah
Ganjar Pranowo, Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Hamengkubuwono X, sampai Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah.
Sementara, Gubernur Ridwan Kamil memilih untuk tidak menaikkan dan menetapkan UMP 2021
sebesar Rp 1.810.351.
"Sama dengan 2020," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Rachmat
Taufik Garsadi.
162
