Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 164
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X memutuskan menaikkan
UMP DIY tahun 2021 menjadi sebesar Rp 1.765.000, atau naik sebesar 3,54 persen dari upah
minimum berlaku pada tahun 2020 ini.
Adapun Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah memutuskan menaikkan upah minimum
provinsi (UMP) Sulawesi Selatan sebesar 2 persen per 1 Januari 2021.
Menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14.15/X tanggal 27 Oktober 2020 tentang
penetapan upah minimum provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021, kenaikan UMP dua persen dari
Rp 3.103.800 per bulan menjadi Rp 3.165.876 per bulan berlaku mulai 1 Januari 2021.
Diskresi Seharusnya, kata Hariyadi, penetapan UMP 2021 oleh gubernur mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
"Yaitu dengan mendasarkan kepada peninjauan KHL (Kebutuhan Hidup Layak), bukan malah
mengambil diskresi tersendiri yang tidak mendasar," kata dia.
Dalam PP 78 Tahun 2015, kata Hariyadi, perhitungan upah sebenarnya mempertimbangkan
pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dengan ekonomi yang sedang kontraksi, maka tidak mungkin
lagi menggunakan formula ini untuk menaikkan upah.
"Malah yang ada turun," ujar Hariyadi.
Tapi, Apindo tidak mengusulkan upah turun, tapi tetap sama dengan 2020, sesuai dengan SE
Menaker.
Apindo, kata Hariyadi, menilai dalam kondisi saat ini, seharusnya seluruh elemen
mengedepankan rasa terhadap krisis yang terjadi. Dengan demikian, segala tindakan dan
keputusan yang diambil mestinya diajarkan untuk menangani dan menyelesaikan krisis.
"Bukan malah mempeRp arah kondisi yang terjadi," kata dia.
Alasan Ganjar Ganjar Pranowo mengumumkan, Jumat (30/10/2020), UMP Jawa Tengah 2021
naik 3,27 persen. Sehingga UMP Jawa Tengah yang tahun ini Rp 1.742.015 akan meningkat
menjadi Rp 1.798.979,12 pada 2021.
Ganjar mengatakan kenaikan UMP tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun
2015 Tentang Pengupahan.
"Kami sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak dan sudah mendengarkan masukan," kata
dia.
Menurut Ganjar, kenaikan upah tahun depan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan dewan
pengupahan, serikat buruh, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia.
"UMP Jateng tahun 2021 ini tidak sesuai dengan Surat Edaran Menaker," tutur Ganjar.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik atau BPS, inflasi year of year pada September di Jawa
Tengah sebesar 1,42 persen. Adapun pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 1,85 persen.
"Dengan demikian terdapat kenaikan sebesar 3,27 persen," ujarnya.
"Angka inilah yang kami pertimbangkan, maka UMP Jateng tahun 2021."
163
