Page 175 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 175
Judul Apindo Jateng Akan Gugat Gubernur
Nama Media suaramerdeka.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.suaramerdeka.com/regional/semarang/245909-apindo-
jateng-akan-gugat-gubernur
Jurnalis Hendra Setiawan
Tanggal 2020-11-02 21:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo Jateng akan mengambil langkah hukum atau
menggunakan konstitusinya melalui jalur hukum menggugat Gubernur Jateng , melalui
Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Semarang.
APINDO JATENG AKAN GUGAT GUBERNUR
Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo Jateng akan mengambil langkah hukum atau
menggunakan konstitusinya melalui jalur hukum menggugat Gubernur Jateng , melalui
Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Semarang.
Ini menyikapi diterbitkannya SK Gubernur Nomor 561/48 Tahun 2020 tentang Upah Minimum
Provinsi (UMP) Jawa Tengah Tahun 2021, yang besarnya Rp 1.798.979,12, naik sebesar Rp
56.963,90 (3.27 persen).
Ketua DPP Apindo Jateng, Frans Kongi dalam siaran persnya, Senin (2/11) mengungkapkan saat
ini kondisi ekonomi di Jawa Tengah yang mengalami keterpurukan akibat dari pandemi covid-19
dan belum ada tanda-tanda kapan akan berakhir. Karenanya, DPP Apindo Jateng berpendapat
keputusan Gubernur Jateng tersebut menambah kesulitan bagi dunia usaha untuk memperbaiki
kinerjanya pada 2021.
Bahwa kenaikan yang diputuskan diduga bertentangan dengan peraturan perundangan yang
berlaku. Yaitu Permenaker No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak.
''Patut diduga pula bahwa Gubernur Jateng tidak melaksanakan asas-asas pemerintahan yang
baik. Hal ini merugikan bagi dunia usaha yang faktanya saat ini masih dalam keadaan terpuruk,''
ujarnya.
Ditambahkannya, keputusan Gubernur tersebut berakibat hilangnya kepastian hukum. Patut
dikhawatirkan berimbas kacaunya proses pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
yang saat ini sedang dilaksanakan di Kota/Kabupaten di seluruh Jawa Tengah.
174
