Page 180 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 180
Judul Golkar Tak Persoalkan Jika Ada Gubernur Naikkan UMP demi Pilpres
2024
Nama Media detik.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5238865/golkar-tak-persoalkan-jika-ada-
gubernur-naikkan-ump-demi-pilpres-2024
Jurnalis Rahel Narda Chaterine
Tanggal 2020-11-02 21:31:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Zulfikar Arse Sadikin (Ketua DPP Partai Golkar) Kalau itu dikaitkan dengan kepentingan
election juga tidak jadi soal
neutral - Zulfikar Arse Sadikin (Ketua DPP Partai Golkar) Justru pemimpin daerah termasuk
pemimpin partai politik yang ingin naik level menjadi pemimpin nasional musti dari awal
menghadirkan kebijakan-kebijakan dan agenda-agenda yang nyata-nyata menunjukkan
kepekaan, kepedulian, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas
neutral - Zulfikar Arse Sadikin (Ketua DPP Partai Golkar) Bagi saya, dalam keadaan apapun,
terlebih saat ada masalah, pemimpin di tingkatan apa pun harus berani bertindak dan berbuat
untuk yang dipimpin
positive - Zulfikar Arse Sadikin (Ketua DPP Partai Golkar) Oleh karena itu, silakan saja ke depan
saling ber- fastabikul khairat (berlomba-lomba dalam kebaikan) dan berta'awanu'alal birri wa
taqwa (tolong menolong dalam kebaikan). Biarlah rakyat yang akan menilai dan memberikan
putusan pada waktunya
negative - Hariyadi Sukamdani (None) Rasanya tidak (terkait) pilkada, tapi mau pilpres 2024.
Seingat saya nama-nama ini adalah yang muncul di polling-polling yang akan berkompetisi di
2024, tapi tidak tahulah saya tidak bisa menjawab itu. Tapi yang jelas ini kurang memperhatikan
Ringkasan
Kalangan pengusaha menilai kenaikan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) 2021 yang dilakukan
sejumlah gubernur berkaitan dengan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Ketua DPP Partai Golkar
Zulfikar Arse Sadikin tidak mempermasalahkan jika memang ada gubernur yang menggunakan
membuat kebijakan itu karena kepentingan di Pilpres 2024.
179
