Page 181 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 181
GOLKAR TAK PERSOALKAN JIKA ADA GUBERNUR NAIKKAN UMP DEMI PILPRES
2024
Kalangan pengusaha menilai kenaikan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) 2021 yang dilakukan
sejumlah gubernur berkaitan dengan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Ketua DPP Partai Golkar
Zulfikar Arse Sadikin tidak mempermasalahkan jika memang ada gubernur yang menggunakan
membuat kebijakan itu karena kepentingan di Pilpres 2024.
"Kalau itu dikaitkan dengan kepentingan election juga tidak jadi soal," ujar Zulfikar kepada
wartawan, Senin (2/11/2020).
Anggota Komisi II DPR RI ini menilai pemimpin daerah yang ingin naik tingkat menjadi pemimpin
negara perlu membuat kebijakan nyata yang berpihak kepada masyarakat.
"Justru pemimpin daerah termasuk pemimpin partai politik yang ingin naik level menjadi
pemimpin nasional musti dari awal menghadirkan kebijakan-kebijakan dan agenda-agenda yang
nyata-nyata menunjukkan kepekaan, kepedulian, dan keberpihakan kepada kepentingan
masyarakat luas," ucapnya.
Menurut Zulfikar, seorang kepala daerah harus berani bertindak tegas. Terlebih, saat rakyatnya
sedang mengalami kesulitan.
"Bagi saya, dalam keadaan apapun, terlebih saat ada masalah, pemimpin di tingkatan apa pun
harus berani bertindak dan berbuat untuk yang dipimpin," ungkap Zulfikar.
Selanjutnya, dorongan kepada gubernur untuk berlomba-lomba: Zulfikar pun mempersilakan
kepala daerah terus berlomba dalam membuat kebaikan. Menurutnya, rakyat pun dapat
memberikan penilaian sendiri.
"Oleh karena itu, silakan saja ke depan saling ber- fastabikul khairat (berlomba-lomba dalam
kebaikan) dan berta'awanu'alal birri wa taqwa (tolong menolong dalam kebaikan). Biarlah rakyat
yang akan menilai dan memberikan putusan pada waktunya," ujarnya.
Diketahui, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menetapkan Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2021 tidak naik atau sama dengan tahun ini karena adanya pandemi virus Corona
(COVID-19). Namun, ada sejumlah daerah yang tetap menaikkan UMP tahun 2021.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) Hariyadi Sukamdani menilai kebijakan
yang ditetapkan para gubernur yang menaikkan UMP 2021 tidak mendasar karena hampir semua
usaha terdampak pandemi COVID-19.
Hariyadi menilai kemungkinan adanya sikap politis para gubernur tersebut dalam memutuskan
kenaikan UMP 2021 karena mau Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Terlepas dari itu benar atau
tidak, lagi-lagi dia menyebut bahwa keputusan mereka kurang tepat.
"Rasanya tidak (terkait) pilkada, tapi mau pilpres 2024. Seingat saya nama-nama ini adalah yang
muncul di polling-polling yang akan berkompetisi di 2024, tapi tidak tahulah saya tidak bisa
menjawab itu. Tapi yang jelas ini kurang memperhatikan," kata Hariyadi dalam konferensi pers
di kantornya, Gedung Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/11).
Sejauh ini tercatat daerah DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan
(Sulsel) tidak mengikuti aturan UMP 2021. Mereka tetap menaikkan UMP 2021 di daerah masing-
masing.
180
