Page 183 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 183
Ringkasan
Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar unjuk rasa yang terpusat di
Istana Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (2/11/2020).
Tuntutan aksi adalah menolak Undang-undang Cipta Kerja dan Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Baru Tahun
2021 di Masa Pandemi Covi-19.
5 PERNYATAAN SIKAP BURUH KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
JUDICIAL REVIEW UU CIPTA KERJA
Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar unjuk rasa yang terpusat di
Istana Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (2/11/2020).
Tuntutan aksi adalah menolak Undang-undang Cipta Kerja dan Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Baru Tahun
2021 di Masa Pandemi Covi-19.
Dalam unjuk rasa kali ini, massa buruh turut menyambangi gedung MK di Jalan Medan Merdeka
Barat untuk mengajukan uji materiil atau judicial review terhadap Undang-undang Cipta Kerja.
Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, uji materil UU Cipta Kerja saat ini belum bisa terlaksana
lantaran undang-undang tersebut belum memiliki nomor atau belum diundangkan.
Walhasil, uji materil belum bisa dilakukan.
"Gugatan sudah ada. Sudah sangat siap sekali, tapi karena belum ada nomor (UU), tentu sesuai
mekanisme persidangan di MK, dikhawatirkan kami di-NO, tidak diterima, oleh karena itu kami
menunggu nomor setelah ditandatangani presiden," kata Iqbal saat dihubungi Tribunnews.com.
Said Iqbal menceritakan, massa buruh akhirnya hanya berkonsultasi dengan para pejabat MK.
Dalam konsultasi itu, massa buruh menyatakan sikapnya terhadap Undang-undang Cipta Kerja.
Sedikitnya ada lima pernyataan sikap kaum buruh kepada Mahkamah Konstitusi.
Pertama massa buruh meminta agar Mahkamah Konstitusi agar dalam memeriksa, mengadili,
dan memutus perkara pengujian Undang-undang Cipta Kerja melandasi diri pada keyakinan
terhadap hati nurani, yaitu keyakinan yang mendalam atas dasar keimanan kepada Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Esa.
Kaum buruh, kata Said, merasa berkewajiban untuk mengingatkan kepada Hakim Mahkamah
Konstitusi, bahwa sebelum menduduki jabatannya, para Yang Mulia Hakim Konstitusi telah
bersumpah di hadapan Allah SWT.
"Bahwa semua putusan MK pun diawali dengan kata-kata 'demi keadilan berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa,'" kata Said Iqbal.
Kedua, massa buruh meminta agar MK, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
pengujian Undang-undang Cipta tidak sekadar berorientasi pada kebenaran yang bersifat
formalistik.
182
