Page 188 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 188
Dalam demo ini, massa buruh menggelar orasi bergantian dari masing-masing perwakilan. Tak
hanya itu, berbagai spanduk tuntutan dan bendera dikibarkan selama aksi. "Kami menuntut
Khofifah (Gubernur Jatim) untuk menaikkan upah buruh Jatim yang masih rendah. Kami juga
menuntut Presiden Jokowi segera menerbitkan Perppu membatalkan Omnibus Law. Sebab 2
periode, Jokowi hanya membuat sengsara rakyat dan buruh," teriak salah seorang orator buruh.
Usai sekitar 1 jam berorasi, massa buruh melalui sejumlah perwakilannya diterima dan
dipersilakan masuk ke gedung DPRD Jatim. Rencananya, mereka akan beraudiensi dengan
sejumlah anggota dewan, mengenai UMP dan Perppu Omnibus Law.
Meski ada buruh demo, arus lalu lintas di Jalan Indrapura tampak relatif lancar. Sebab, massa
buruh yang tidak terlalu banyak hanya menempati setengah badan jalan, yang dipisah dengan
water barrier.
Demo mendapat pengawalan yang ketat dari ratusan aparat kepolisian. Sementara area gedung
DPRD Jatim dilingkari dengan kawat berduri.
Sementara, Sekretaris KSPI Jatim, Jazuli mengatakan aksi demonstrasi KSPI di Jatim kali ini
selain untuk menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law, juga untuk merespon penetapan
UMP tahun 2021 yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jatim yang hanya naik Rp100 ribu.
Ia menegaskan DPRD Provinsi Jatim agar dapat memfasilitasi audiensi dengan Menteri
Ketenagakerjaan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terkait SE Menaker tentang
Penetapan Upah Minimum dan terkait penolakan buruh terhadap UU (Omnibus Law) tentang
Cipta Kerja.
"Kami meminta DPRD Jatim agar mendesak Gubernur untuk melakukan review terhadap
Keputusan Gubernur Jatim nomor : 188/498/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Provinsi
Jatim Tahun 2021, karena keputusan Gubernur tersebut tidak memenuhi azaz kemanfaatan,"
pungkasnya.
[geh].
187
