Page 190 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 190

Ringkasan

              Pemerintah Kabupaten Bekasi , Jawa Barat, memastikan bakal tetap menggelar rapat penetapan
              upah minimum kabupaten ( UMK ) 2021 bersama buruh dan pengusaha kendati pemerintah
              pusat maupun provinsi menegaskan tidak ada kenaikan.

              Kepastian  rapat  itu  digelar  untuk  menyepakati  besaran  UMK  Kabupaten  Bekasi  ,  apakah
              mengikuti arahan pusat atau memutuskan kebijakkan berbeda.


              PUSAT DAN PROVINSI TETAPKAN TAK ADA KENAIKAN UPAH MINIMUM, RAPAT
              PENETAPAN UMK BEKASI TETAP DIGELAR

              -  Pemerintah  Kabupaten  Bekasi  ,  Jawa  Barat,  memastikan  bakal  tetap  menggelar  rapat
              penetapan  upah  minimum  kabupaten  (  UMK  )  2021  bersama  buruh  dan  pengusaha  kendati
              pemerintah pusat maupun provinsi menegaskan tidak ada kenaikan.

              Kepastian  rapat  itu  digelar  untuk  menyepakati  besaran  UMK  Kabupaten  Bekasi  ,  apakah
              mengikuti arahan pusat atau memutuskan kebijakkan berbeda.

              "Kami belum dapat memastikan (besaran) UMK karena baru besok rapatnya. Dari (rapat) itu
              nanti diputuskan seperti apa," ucap Kepala DInas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi , Suhup, Senin
              2 November 2020.

              Diakui Suhup, pihaknya telah menerima surat dari Menteri Tenaga Kerja maupun Gubernur Jawa
              Barat terkait besaran upah minimum.

              Meski begitu, pihaknya tidak serta merta dapat menetapkan upah minimum berdasarkan kedua
              surat tersebut.

              "Karena kan aturannya harus melalui rapat atau musyawarah Bersama buruh dan pengusaha.
              Pemerintah dan akademisi juga kan hadir.

              Makanya nanti dari rapat itu ditentukan besarannya. Hingga saat ini kami belum tahu nanti UMK
              (naik atau tidak)," ucapnya.
              Suhup  menegaskan,  rapat  penetapan  besaran  UMK  akan  berjalan  seperti  biasanya  dengan
              mengedepankan asas mufakat.

              "Jadi walaupun ada surat dari Menteri dan gubernur, rapat digelar seperti biasa saja, seperti
              tahun-tahun sebelumnya," ucap dia.

              Seperti diketahui, surat edaran yang diterbitkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah nomor
              M/11/HK.04/2020  tentang  tidak  ada  kenaikan  UMK  karena  pandemi  Covid-19  memicu
              kekecewaan dari kaum pekerja.

              Jika  SE  tersebut  berlaku  di Kabupaten  Bekasi  , maka  UMK  Kabupaten  Bekasi  masih  sebesar
              Rp4.498.961 atau sama seperti UMK 2020.

              Sementara itu, Sekretaris DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Bekasi,
              Fajar WInarno menegaskan pihaknya tetap menuntut kenaikan UMK.

              Dengan kondisi saat ini, pemerintah harusnya mencukupi segala kebutuhan masyarakat melalui
              upah yang diterima demi meningkatkan daya beli. Apalagi, kebutuhan di tengah pandemi justru
              meningkat.



                                                           189
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195