Page 185 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 185

Judul             Soal Besaran UMP DIY, Serikat Pekerja: Susah Buruh Keluar dari
                                  Lingkaran Setan Kemiskinan
                Nama Media        harianjogja.com
                Newstrend         Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL  https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/11/02/510/1054254/soal-
                                  besaran-ump-diy-serikat-pekerja-susah-buruh-keluar-dari-lingkaran-
                                  setan-kemiskinan
                Jurnalis          Catur Dwi Janati
                Tanggal           2020-11-02 21:07:00
                Ukuran            0

                Warna             Warna
                AD Value          Rp 7.500.000
                News Value        Rp 22.500.000
                Kategori          Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan           Korporasi
                Sentimen          Positif


              Narasumber

              neutral  -  Kadri  Renggono  (Pelaksana  Tugas  Kepala  Dinas  Koperasi  UKM  Nakertrans  Kota
              Jogjakarta) Kota, satu ya mendasarkan pada UMP, yang kedua besok rabu kita koordinasi dengan
              DPKO  Jogja  itu  baru  hari  rabu.  Karena  bagi  Kabupaten  atau  Kota  masih  diberi  kesempatan
              sampai tanggal 19 atau 20 november untuk penetapan UMK

              negative  -  Kadri  Renggono  (Pelaksana  Tugas  Kepala  Dinas  Koperasi  UKM  Nakertrans  Kota
              Jogjakarta)  Kalau  ahli  hukum  SE  itu  bukan  dasar  hukum  atau  harus  itu  enggak,  karena
              dikentetuan  perundangan-undangan  hanya  DPKO  mengusulkan  dan  Wali  kota  menetapkan.
              Justru kalau tidak keliru harus di atas UMP, UMP itu batas minimal, tidak boleh di bawah UMP
              untuk Kabupaten atau Kota

              positive  -  Kadri  Renggono  (Pelaksana  Tugas  Kepala  Dinas  Koperasi  UKM  Nakertrans  Kota
              Jogjakarta) Prinsipnya DPKO yang membahas yang menetapkan Wali Kota

              neutral - Deenta Julian Sukma (Sekretaris DPC K. SPSI Kota Jogja) Keputusan Gubernur DIY
              tentang  upah  minimum  untuk  tahun  2021  tidak  lebih  baik  dari  usulan  Dewan  Pengupahan
              Provinsi DIY yang merekomendasikan kenaikan upah minuman sebesar empat persen

              negative  -  Deenta  Julian  Sukma  (Sekretaris  DPC  K.  SPSI  Kota  Jogja)  Terlebih  akan  menjadi
              sangat susah bagi pekerja atau buruh untuk keluar dari lingkaran setan kemiskinan



              Ringkasan

              Besaran  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  DIY  yang  ditetapkan  pemerintah  dinilai  hanya  akan
              melanggengkan ketimpangan dan kemiskinan di Jogja.
              Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X telah menetapkan UMP DIY 2021. Sementara itu
              di Kota Jogja, Upah Minimum Kota (UMK) masih dalam tahap pembahasan.


                                                           184
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190