Page 182 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

Judul 5 Pernyataan Sikap Buruh Kepada Mahkamah Konstitusi Terkait Judicial
Review UU Cipta Kerja
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/02/5-pernyataan-sikap-
buruh-kepada-mahkamah-konstitusi-terkait-judicial-review-uu-cipta-
kerja
Jurnalis Hendra Gunawan
Tanggal 2020-11-02 21:07:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Gugatan sudah ada. Sudah sangat siap sekali, tapi karena
belum ada nomor (UU), tentu sesuai mekanisme persidangan di MK, dikhawatirkan kami di-NO,
tidak diterima, oleh karena itu kami menunggu nomor setelah ditandatangani presiden

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Bahwa semua putusan MK pun diawali dengan kata-kata
'demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,'

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Oleh karena itu, kaum buruh Indonesia menaruh harapan
yang sangat besar kepada Mahkamah Konstitusi untuk mampu menggali, menyingkap, dan
menemukan kebenaran yang hakiki dari proses pengujian Undang-undang Cipta Kerja
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dalam hal ini kaum buruh Indonesia mengharapkan
Mahkamah Konstitusi dapat mengambil peran yang maksimal sebagai judex factie (pemeriksa
bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut)

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Yang dengan segala risiko terpaksa turun ke jalan di tengah
pandemi Covid-19 hanya demi menyuarakan kebulatan tekad untuk menolak Undang-undang
Cipta Kerja

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Nilai-nilai yang disebut sebagai 'konstitusi tidak tertulis' itu
tempatnya di atas (undang-undang), atau setidaknya di samping (setara) konsitusi tertulis

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Sebagaimana telah disuarakan banyak pihak Undang-
undang Cipta Kerja telah mengangkangi UUD 1945, melanggar hak konstitusional kaum buruh
dan masyarakat, serta telah menista hak asasi manusia

181