Page 184 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 184
Said mengatakan, apabila Hakim MK hanya mendasarkan putusan pada kebenaran yang bersifat
formal, kebenaran sejati tidak akan pernah dapat ditemukan.
"Oleh karena itu, kaum buruh Indonesia menaruh harapan yang sangat besar kepada Mahkamah
Konstitusi untuk mampu menggali, menyingkap, dan menemukan kebenaran yang hakiki dari
proses pengujian Undang-undang Cipta Kerja," jelas Said Iqbal.
Ketiga, massa buruh meminta agar MK, dalam mengambil keputusan tidak hanya mengandalkan
bukti-bukti yang diajukan Pemohon.
Said Iqbal berharap agar MK juga perlu mengambil inisiatif, dan secara aktif dapat menggali
sendiri kebenaran uji materiil dari Undang-undang Cipta Kerja yang kelak akan diuji.
MK merupakan praperadilan konstitusional tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya
bersifat final and binding.
Sehingga tidak ada lagi instrumen hukum yang dapat mengubah putusan MK.
"Dalam hal ini kaum buruh Indonesia mengharapkan Mahkamah Konstitusi dapat mengambil
peran yang maksimal sebagai judex factie (pemeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan
menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut)," jelas Said Iqbal.
Keempat, massa buruh turut mengharapkan agar Mahkamah Konstitusi dapat melihat aspirasi
yang telah disuarakan jutaan massa buruh di Indonesia terkait Undang-undang Cipta Kerja ini.
"Yang dengan segala risiko terpaksa turun ke jalan di tengah pandemi Covid-19 hanya demi
menyuarakan kebulatan tekad untuk menolak Undang-undang Cipta Kerja," kata Said Iqbal.
Suara jutaan kaum buruh dan berbagai elemen masyarakat sepatutnya turut menjadi bahan
pertimbangan MK dalam proses uji materiil UU Cipta Kerja nantinya.
Said berharap, aksi yang dilakukan massa buruh ini dapat dilihat MK sebagai nilai-nilai moral dan
politik yang hidup di tengah masyarakat.
"Nilai-nilai yang disebut sebagai 'konstitusi tidak tertulis' itu tempatnya di atas (undang-undang),
atau setidaknya di samping (setara) konsitusi tertulis," ujar Said Iqbal.
Kelima, massa buruh meminta agar MK dalam memeriksa uji materiil Undang-undang Cipta Kerja
dapat menunjukkan kekuasaannya sebagai the guardian of constitution (penjaga marwah
konstitusi) dan pelindung hak asasi manusia (HAM).
"Sebagaimana telah disuarakan banyak pihak Undang-undang Cipta Kerja telah mengangkangi
UUD 1945, melanggar hak konstitusional kaum buruh dan masyarakat, serta telah menista hak
asasi manusia," pungkas Said Iqbal.
183
