Page 337 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 337
"Jadi inilah yang suka dikarang-karang, deadlock dan segala macamnya. Itu tidak ada, saya
sebagai Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional RI (menegaskan) deadlock itu sekali lagi tidak
ada," ujar Adi dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (2/11/2020).
Pernyataan tersebut sekaligus merespons anggapan yang diutarakan anggota Depenas Mirah
Sumirat, yang berasal dari Serikat Pekerja Nasional. Serikat itu menilai dalam pleno Dewan
Pengupahan Nasional belum memenuhi keputusan secara kolektif. Keputusan sementara masih
berupa rekomendasi.
Adi membenarkan bahwa hasil pleno berupa pengajuan rekomendasi dari setiap unsur atau
keterwakilan. Dalam rekomendasi itu, pihak pengusaha yang diwakili oleh Apindo
merekomendasikan upah 2021 sama dengan upah 2020. Sementara pihak buruh
merekomendasikan penetapan upah 2021 diserahkan pada Dewan Pengupahan Daerah.
Meski demikian, hal itu bukan berarti rekomendasi tidak disebut sebagai keputusan akhir. Adi
mengutarakan, sebelum sampai pada kesimpulan pleno dengan menyepakati adanya pengajuan
rekomendasi, pihaknya sudah melaksanakan supervisi di enam Provinsi. Dalam proses itu, semua
perwakilan sama-sama menghasilkan kesepakatan yang sama.
"Sampai mengikuti akhir penutupan dan menghasilkan rekomendasi. Jadi kami sudah
menyepakati dan merekomendasikan akhirnya juga diputuskan rekomendasi berdasarkan apa
yang menjadi rekomendasi pengusaha, dan apa yang menjadi rekomendasi unsur pekerja," kata
dia.
Senada, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos)
Kemnaker Haiyani Rumondang mengatakan, perumusan kebijakan pengupahan yang termaktub
dalam SE Menaker tidak diputuskan secara sepihak oleh pemerintah, dalam hal ini adalah
Kementerian Ketenagakerjaan.
336
