Page 335 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

Sengketa ini terkait dengan keluhan yang sudah lama ada dari pekerja migran dan kelompok
yang membela hak-hak mereka--bahwa majikan Taiwan saat ini tidak membayar biaya prakerja
yang dikeluarkan oleh pekerja migran.

Sistem saat ini memungkinkan para broker untuk memungut biaya dari pekerja luar negeri yang
rentan yang tidak mampu membayar mereka dan sering kali berutang untuk datang dan bekerja
di Taiwan.

Sebelas item yang harus dibayar oleh pemberi kerja, menurut Pemerintah Indonesia, seperti
dikutip dari https://focustaiwan.tw/ termasuk tiket pesawat, biaya paspor/visa, dan biaya yang
dikeluarkan oleh agen tenaga kerja luar negeri.

Kategori pekerja migran Indonesia yang diidentifikasi sebagai rentan sehingga majikan akan
diminta untuk menanggung biaya sebelum keberangkatan termasuk pengasuh, pekerja rumah
tangga, dan awak kapal penangkap ikan.

Namun, kata Hsu, surat itu tidak berisi informasi terperinci atau secara jelas menyatakan berapa
banyak tambahan yang harus dibayar oleh majikan ketika persyaratan baru mulai berlaku.

Ketika merespons hal tersebut, Kementerian Tenaga Kerja Taiwan menyatakan akan terus
mengupayakan klarifikasi lebih lanjut mengenai masalah tersebut, sekaligus mengingatkan
Pemerintah Indonesia bahwa sesuai dengan perjanjian bilateral sebelumnya, setiap perubahan
perjanjian sebelumnya perlu dibahas oleh kedua negara.

"Jika Pemerintah Indonesia menerapkan langkah-langkah itu setelah ada pemberitahuan sepihak
saja, Kementerian Tenaga Kerja tidak akan menerimanya," kata Hsu.

Masalah ini juga membuat marah beberapa pengusaha di Taiwan, dengan International Worker-
Employment Relations Harmony Development Association Taiwan mengadakan unjuk rasa di luar
Kantor Perdagangan dan Ekonomi Indonesia (Indonesian Economic and Trade Office/IETO) di
Taipei, bulan lalu.

Asosiasi yang terdiri atas banyak penyandang disabilitas atau anggota keluarga dari mereka yang
membutuhkan perawatan, mengatakan bahwa mereka khawatir biaya untuk menyewa pengasuh
akan melonjak jika biaya baru diperkenalkan dan mereka tidak akan mampu untuk menyewa
pengasuh migran.

Saat melakukan aksi protes di luar IETO, para pengunjuk rasa mengacungkan spanduk dan tanda
bertuliskan "Katakan Tidak kepada Pekerja Migran Indonesia", dan meneriakkan slogan-slogan
agar Pemerintah Indonesia keluar dari Taiwan.

Aksi tersebut dimaksudkan untuk memprotes tuntutan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia,
kata Chen Shan-hsiu, salah satu demonstran. Saat ditanya wartawan siapa yang akan mengisi
kesenjangan tenaga kerja jika Taiwan memutuskan berhenti mendatangkan tenaga kerja
Indonesia, Chen mengatakan bahwa Taiwan bisa beralih ke negara Asia lainnya seperti Nepal.

Namun, Lennon Ying-dah Wong, direktur pusat layanan dan tempat penampungan bagi pekerja
migran di bawah Serve the People Association di Taoyuan, mengatakan bahwa akan sangat sulit
untuk mengganti lebih dari 265.000 pekerja dari Indonesia dengan orang-orang dari negara lain
pada waktu yang sangat singkat.

Da juga mendesak para majikan Taiwan untuk mencoba memahami penderitaan para pekerja
migran dan alasan mengapa banyak yang berutang karena biaya broker yang besar dan selangit.

Hingga akhir September 2020, ada 265.553 pekerja migran Indonesia di Taiwan, dengan
194.254 bekerja di bidang sosial seperti pengasuh dan asisten rumah tangga.

334