Page 330 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 330
Sebab, Anies menetapkan upah minimum DKI Jakarta sebesar Rp4,41 juta atau naik 3,27 persen
dari tahun ini bagi perusahaan tidak terdampak covid-19.
APINDO SOAL KEBIJAKAN UMP ANIES: BIKIN MASALAH BARU
Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) menilai keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan menaikkan upah minimum provinsi ( UMP ) sebesar 3,27 persen bagi perusahaan
tidak terdampak covid-19 akan menimbulkan permasalahan baru di lapangan.
Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani mengatakan permasalahan yang timbul nantinya
adalah menentukan sebuah perusahaan terdampak atau tidak terdampak pandemi covid-19.
Sebab, Anies menetapkan upah minimum DKI Jakarta sebesar Rp4,41 juta atau naik 3,27 persen
dari tahun ini bagi perusahaan tidak terdampak covid-19.
"Keputusan Pak Anies itu menimbulkan masalah baru di lapangan karena upah minimum
mengatur yang paling bawah. Kami tidak mengatur yang tidak terdampak, kan susah jadinya
karena pola pikirnya ini dibalik," ujarnya dalam konferensi pers Apindo tentang Pernyataan Sikap
Apindo Terhadap Penetapan Upah Minimum 2021, Senin (2/11).
Ia memperkirakan terjadi perdebatan nantinya ketikan menentukan perusahaan terdampak dan
tidak terdampak pandemi sebagai acuan kenaikan upah minimum. Belum lagi, jika pengusaha
mengaku perusahaannya terdampak covid-19, sedangkan serikat pekerja perusahaan
menyatakan perusahaannya tidak terdampak.
"Memang, ini terus terang menyulitkan karena pada saat menentukan mana yang terdampak
atau tidak terdampak ini pasti akan ramai, karena nanti yang akan melakukan justifikasi seperti
apa," paparnya.
Selain itu, ketentuan tersebut juga menambah beban perusahaan dari sisi administratif.
Pasalnya, perusahaan harus membuktikan terdampak atau tidak terdampak pandemi kepada
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Kalau mau dilihat siapa yang tidak terdampak? Karena, hampir semua kalau di DKI Jakarta kena
semuanya (dampak pandemi), kita bisa melihatnya mulai dari jasa hingga industri manufaktur
kena semua," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Apindo Bagian Ketenagakerjaan Subchan Gatot
mengamini pernyataan Hariyadi bahwa kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan
menimbulkan beban administratif bagi perusahaan.
"Memang tadi dikatakan akan ada sedikit administratif, bahwa peran Disnaker ini jadi lebih
dominan untuk putuskan yang bersangkutan terdampak apa tidak," ucapnya.
Selain itu, DKI Jakarta sendiri belum menetapkan secara rinci kriteria perusahaan terdampak dan
tidak terdampak pandemi covid-19. Ia sendiri menilai keputusan Anies tersebut berbanding
terbalik dengan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor
M/11/HK.04/X/2020.
"Syaratnya apa, apakah secara profit (laba), revenue (pendapatan), produksi turun? Karena
mayoritas yang terdampak ini, saat ini pengusaha-pengusaha itu masih operasi tapi di bawah
standar kapasitas produksinya," katanya.
Sebelumnya, Anies mengatakan kebijakan tersebut asimetris dengan keputusan Menteri
Ketenagakerjaan. Atas dasar tersebut, serta mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan
inflasi nasional, maka upah minimum DKI Jakarta 2021 naik 3,27 persen menjadi Rp4,41 juta.
329
