Page 326 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 326
jasa keuangan sehingga dipastikan akan menyesuaikan UMP baru yang mulai diterapkan tahun
2021 mendatang.
PEMPROV DKI MINTA JASA KEUANGAN HINGGA TELEKOMUNIKASI WAJIB NAIKAN
UMP 2021
Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pelaku usaha di bidang jasa keuangan hingga telekomunikasi
serta sektor lainnya yang tidak terkena dampak COVID-19 agar menaikkan Upah Minimum
Provinsi (UMP) untuk tahun 2021 seperti yang telah diputuskan yakni minimal Rp4,4 juta.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan
sektor yang tidak terdampak krisis kesehatan itu seperti bidang farmasi, telekomunikasi, dan
jasa keuangan sehingga dipastikan akan menyesuaikan UMP baru yang mulai diterapkan tahun
2021 mendatang.
"Kesehatan kan enggak terdampak, terus jasa keuangan, telekomunikasi malah dia meningkat.
Sedangkan yang terdampak itu otomotif, hotel, bioskop mal," kata Andri saat dikonfirmasi di
Jakarta, Senin.
Untuk menentukan jenis usaha yang harus menaikkan UMP dan yang tidak menaikkan upah
pekerja ini, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta mewajibkan semua bidang
usaha di Ibu Kota untuk mengajukan permohonan yang disertakan dengan penyerahan dokumen
dan data keuangan setahun terakhir.
"Perusahaan bisa melampirkan keuangan satu tahun terakhir dan kita juga bisa lihat begitu dia
mengajukan dari mana bisa kita lihat itu nantinya," ucap Andri.
Bagi perusahaan yang tidak mengajukan permohon ini, dianggap sudah memenuhi kriteria
menaikkan UMP 2021, namun dia mengatakan detil aturan yang mengatur hal ini masih digodok
pihaknya. Peraturan ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub).
"Memang secara detail akan kita susun SOP-nya seperti apa, kriteria nya seperti apa Ini kan
masih jauh, masih dua bulan," ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk menaikkan Upah
Minimum Provinsi DKI tahun 2021 untuk bidang usaha yang tidak berdampak langsung pada
wabah COVID-19 "Bagi kegiatan usaha yang terdampak COVID-19, maka kami menetapkan UMP
2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020. Sedangkan, kegiatan yang tidak
terdampak Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti rumus
pada PP Nomor 78 Tahun 2015," kata Anies.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatakan, pandemi COvID-19 telah
berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak
pekerja atau buruh, termasuk dalam membayar upah.
Maka, dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja dan
buruh, serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan
UMP pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi.
"Penetapan ini telah sejalan dengan semangat yang ada dalam Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan RI Nomor M/11/HK.04/X/2020 untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai
UMP 2021 sama dengan UMP 2020 bagi perusahaan yang terdampak dengan pandemi COVID-
19," ujarnya. (Antara).
325
