Page 322 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 322
Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang masih
terkontraksi negatif dan proyeksi inflasi pada tahun 2021-2022 dinilai tidak memungkinkan
pengusaha menaikan UMP.
Bahkan, kebijakan yang ditempuh Gubernur DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogjakarta, Jawa Timur
dan Sulawesi Selatan dinilai kontradiktif atau bertentangan dengan kondisi saat ini.
"Akibat inflasinya rendah, sehingga kondisi ini lah yang kita lihat tidak memungkinkan dinaikan
upah. Namun beberapa daerah sudah memutuskan naik. Kami menyesalkan lah," ujar Hariyadi
dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (2/11/2020).
Hariyadi menilai, kondisi pandemi seperti saat ini, UMP 2021 justru direkomendasikan untuk tidak
dinaikkan, karena jika menggunakan formula penentuan upah minimum pada Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, UMP justru bakal turun.
"Kalau pakai rumus itu hasilnya negatif karena ekonomi kita minus 5,32% (kuartal II) dan inflasi
1,24%. Jadi kalau ditambahkan, masih minus 3%. Nggak mungkin kalau pakai formula minus,
yang ada nanti upahnya turun, sehingga direkomendasikan upahnya tetap," kata Hariyadi.
Kendati, otoritas yang menentukan upah minimum tersebut tetaplah berasal dari kepala daerah.
Oleh karenanya, Apindo menyayangkan sikap kepala daerah yang dinilai tidak memperhatikan
hal tersebut.
"Ini dasar acuan angkanya, kalau dikembalikan dengan regulasi yang ada malah turun. Jadi yang
diambil kepala daerah ini enggak memperhatikan secara umum kondisi sebenarnya," ujarnya.
(dni).
321
