Page 324 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

Tim Ahli Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Subchan Gatot
mengatakan, kebijakan ini akan sangat memberatkan para pelaku usaha. Sebaiknya kebijakan
UMP ini dilakukan sesuai dengan SE Menteri Ketenagakerjaan.

Mengingat, akan sangat sulit menetukan kondisi suatu perusahaan terdampak atau tidak. Karena
akan ada kegaduhan dan berbeda pendapat antara pengusaha dan pekerja terkait hal ini.

"Akan ada sedikit administratif bahwa peran Disnaker jadi lebih dominan untuk memutuskan
apakah yang bersangkutan terkena dampak atau tidak," ujarnya saat ditemui di Kantor Apindo,
Senin (2/11/2020).

Jika mengacu pada aturan Menaker, maka pengusaha tidak akan terbebani. Karena, jika ada
perusahaan yang mampu bayar lebih bisa tetap menaikan upah sesuai dengan kesepakatan
perusahaan dan pekerja.

Dengan SE Menaker juga, perusahaan tidak akan merasa berat untuk membayar upah sesuai
dengannUMP. Sehingga para pekerja juga tetap jisa bekerja dan tidak terkena Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK).

"Saat ini sebenarnya bagi pengusaha struggle dalam mempertahankan karyawan kita dalam
kondisi yang berproduksi jauh di bawah biasanya. Sehingga yang kita khawatirkan kalau terjadi
kenaikan yang memang dipaksakan, akan terjadi gelombang kedua PHK padahal kita tidak ingin
itu terjadi," jelasnya.

(kmj).

323