Page 325 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 325
Judul Pemprov DKI Minta Jasa Keuangan Hingga Telekomunikasi Wajib
Naikan UMP 2021
Nama Media aktual.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://aktual.com/pemprov-dki-minta-jasa-keuangan-hingga-
telekomunikasi-wajib-naikan-ump-2021/
Jurnalis As'ad Syamsul Abidin
Tanggal 2020-11-02 17:05:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta)
Kesehatan kan enggak terdampak, terus jasa keuangan, telekomunikasi malah dia meningkat.
Sedangkan yang terdampak itu otomotif, hotel, bioskop mal
positive - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta)
Perusahaan bisa melampirkan keuangan satu tahun terakhir dan kita juga bisa lihat begitu dia
mengajukan dari mana bisa kita lihat itu nantinya
neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta)
Memang secara detail akan kita susun SOP-nya seperti apa, kriteria nya seperti apa Ini kan masih
jauh, masih dua bulan
negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Bagi kegiatan usaha yang terdampak COVID-
19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020.
Sedangkan, kegiatan yang tidak terdampak Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang
besarannya mengikuti rumus pada PP Nomor 78 Tahun 2015
positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Penetapan ini telah sejalan dengan semangat
yang ada dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/11/HK.04/X/2020 untuk
melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama dengan UMP 2020 bagi perusahaan
yang terdampak dengan pandemi COVID-19
Ringkasan
Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pelaku usaha di bidang jasa keuangan hingga telekomunikasi
serta sektor lainnya yang tidak terkena dampak COVID-19 agar menaikkan Upah Minimum
Provinsi (UMP) untuk tahun 2021 seperti yang telah diputuskan yakni minimal Rp4,4 juta.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan
sektor yang tidak terdampak krisis kesehatan itu seperti bidang farmasi, telekomunikasi, dan
324
