Page 320 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

SOAL UMP, PENGUSAHA SEBUT ADA PERBEDAAN PANDANGAN DENGAN SERIKAT
BURUH
Para buruh masih menolak keras Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan terkait upah minimum
provinsi ( UMP ) yang tidak mengalami kenaikan. Para buruh masih meminta agar UMP tetap
naik pada tahun depan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO ) Hariyadi
Sukamdani mengatakan, ada perbedaan pandangan antara pengusaha dengan serikat buruh
atau pekerja terkait UMP. Para pengusaha menyebut UMP untuk tahun depan ini sebagai sosial
safety net atau jaring pengaman sosial bagi pekerja di tengah pandemi.

"Tapi poinnya adalah kalau menurut pandangan kami perbedaan yang sangat mendasar adalah
kalau Apind melihat upah minimum sebagai jaring pengaman sosial," ujarnya saat ditemui di
Kantor APINDO, Jakarta, Senin (2/11/2020).

Artinya, para pengusaha harus mengikuti batas minimal upah yang ditetapkan oleh pemerintah.
Mengingat karena pandemi, beberapa pengusaha juga memilih kebijakan untuk memangkas
upah demi menghemat keuangan akibat dampak pandemi.

"Itu adalah yang paling dasar yang harus diikuti oleh semua pemberi kerja untuk pekerja yang
baru bekerja," ucapnya.

Sementara para buruh atau serikat pekerja memandang UMP sebagaj upah rata-rata. Yang mana
artinya jika tidak ada kenaikan ini akan berpengaruh pada upah yang dibayarkan dan tidak akan
mengalami kenaikan.

Hal tersebut merupakan sesuatu yang salah kaprah. Karena UMP merupakan batas bawah saja
yang harus diikuti oleh pengusaha, sedangkan jika upah yang ingin mengalami kenaikan gaji
upah bisa dilakukan dengan cara negosiasi.

"Kalau teman-teman dari KSPI dan KSPSI melihatnya bahwa upah minimum kalau boleh saya
bilang seperti upah rata-rata. Nah ini yang sebetulnya kurang pas. Karna kalau kita bicara jaring
pengaman sosial itu ya g paling bawah memang harus diikuti semuanya," jelasnya.

(kmj).

319