Page 316 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 316

UMP SUMUT 2021 DITETAPKAN RP2.499.500, TIDAK NAIK

              Upah Minimum Provinsi (UMP) di Sumatera Utara untuk 2021 ditetapkan sebesar Rp2.499.500.
              Besaran UMP itu sama seperti 2020 atau tidak ada kenaikan.

              Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut, Harianto Butar-butar mengungkapkan, ketetapan itu sesuai
              dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja. Arahan itu diikuti oleh Pemerintah Provinsi Sumut.

              Buka Ratusan Ribu Lapangan Kerja, Pembangunan KIT Batang Dikebut "Ya, sesuai Surat Edaran
              Menteri Tenaga Kerja yang keluarnya itu hari Senin kemarin, 26 Oktober 2020. Di surat edaran
              itu  bahwa  UMP  di  provinsi-provinsi  ini  agar  sama  dengan  tahun  yang  lewat  mengingat
              pertumbuhan ekonomi kita minus," ujar Harianto kepada wartawan, Senin 2 November 2020.

              Harianto mengatakan, meski besar UMP besarannya sama seperti tahun sebelumnya, penetapan
              UMP  2021  juga  tetap  melalui  digelar  rapat  bersama  Pemerintah  Provinsi  Sumut  dan  Dewan
              Pengupahan.

              "Jadi kita untuk kemarin hari Rabu 27 Oktober 2020 sudah melakukan rapat dengan Dewan
              Pengupahan  yang  terdiri  dari  serikat  pekerja,  Apindo  (Asosiasi  Pengusaha  Indonesia).  Hasil
              kesepakatan itu lah kita mengajukan untuk ditandatangani oleh bapak gubernur bahwa UMP kita
              sama dengan 2020 sebesar Rp2.499.500," tutur Harianto.

              Harianto  menjelaskan,  surat  keputusan  UMP  2021  di  Sumut  ditandatangani  oleh  Gubernur
              Sumut,  Edy  Rahmayadi  hari  ini,  Senin  pagi,  2  November  2020.  "Aturannya  kan  tanggal  1
              November, namun karena hari Minggu maka pagi tadi diteken," ungkapnya.

              Dengan tidak adanya peningkatan UMP pada 2021, Harianto berharap pekerja atau buruh bisa
              memakluminya. Lantaran pertumbuhan ekonomi yang saat ini cukup sulit. Hal itu, menjadi dasar
              pemerintah pusat mengambil keputusan.
              "Kita  mengikuti  petunjuk  dari  pemerintah  pusat,  untuk  tahun  ini  kita  berlakukan  sama,
              mengingat pertumbuhan ekonomi kita di bawah 0 persen. Jadi memang kalau kita naikkan (tidak
              mungkin), sementara lesunya dunia perekonomian dan produksi menurun," tutur Harianto.



































                                                           315
   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321