Page 312 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 312
Judul Apindo: Kenaikan UMP 2021 Bisa Picu PHK Besar-besaran
Nama Media liputan6.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4397957/apindo-kenaikan-ump-
2021-bisa-picu-phk-besar-besaran
Jurnalis Athika Rahma
Tanggal 2020-11-02 17:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Dengan penetapan upah yang tidak sesuai
dengan Surat Edaran, dapat dipastikan akan semakin mempersulit dunia usaha yang pada
ujungnya akan menyebabkan gelombang PHK besar-besaran dalam kondisi krisis
neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Tapi rasanya bukan Pilkada, tapi mau Pilpres
2024. Seingat saya nama-nama ini adalah yang muncul di polling-polling yang akan berkompetisi
di 2024, tapi tidak tahu lah saya tidak bisa menjawab itu
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Tentu ini memang menjadi otoritasnya
kepala daerah, hanya kami menyesalkan lah, artinya keputusan ini tidak memperhatikan kondisi
secara umum
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Perhitungannya dilihat dari ekonomi
nasional dan inflasi. Kalau pake rumus itu hasilnya negatif karena ekonomi kita -5,32 persen
(kuartal II) dan inflasi 1,24 persen. Jadi kalau ditambahkan, masih minus 3 persen. Nggak
mungkin kalau pake formula minus, yang ada nanti upahnya turun, sehingga direkomendasikan
upahnya tetap
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Ini dasar acuan angkanya, kalau
dikembalikan dengan regulasi yang ada malah turun. Jadi yang diambil kepala daerah ini nggak
memperhatikan secara umum kondisi sebenarnya
negative - Ida Fauziyah (Menaker) Surat Edaran (SE) tersebut diterbitkan untuk memberikan
panduan atau pedoman bagi para gubernur dalam mengatasi kondisi di daerahnya yang
mengalami dampak pandemi Covid-19 terkait dengan penetapan upah minimum 2021
negative - Ida Fauziyah (Menaker) Hal tersebut tentunya sudah didasarkan pada pertimbangan
dan kajian yang mendalam mengenai dampak Covid-19 terhadap perlindungan upah pekerja dan
kelangsungan bekerja serta kelangsungan usaha di daerah yang bersangkutan
311
