Page 309 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

Surat edaran tersebut berisi keputusan untuk tidak akan menaikan minimum provinsi ( UMP )
tahun 2021.
Dilansir dari Kontan.id , hingga Selasa (27/10/2020) tercatat ada 18 provinsi yang sepakat untuk
melaksanakan surat edaran tersebut.

"Terkait dengan upah minimum provinsi , sampai tadi malam sudah ada 18 provinsi akan
mengikuti surat edaran menteri ketenagakerjaan," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah,
Rabu (28/10/2020).

Adapun, 18 provinsi yang akan melaksanakan SE tentang upah minimum 2021 yakni Jawa Barat,
Banten, Bali, Aceh, Lampung, Bengkulu.

Kemudian Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara.
Serta, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah
dan Papua.

Namun, pada 30 Oktober tercatat sudah ada 28 provinsi yang akan melaksanakan surat edaran
tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan Dinar Titus
Jogaswitani.

Ia mengatakan, sudah 28 provinsi yang menyatakan akan mengikuti aturan aurat edaran tentang
penetapan upah minimum 2021 pada masa pandemi Covid-19.

"Sudah ada 28 provinsi, termasuk Papua," katanya kepada Kompas.com , Jumat (30/10/2020).

Sayangnya Dinar tidak merinci lebih lanjut mengenai daftar provinsi mana saja yang mengikuti
arahan surat edaran pemerintah soal kenaikan upah.

Kendati demikian, ada lima provinsi yang memutuskan untuk tetap menaikan UMP tahun 2021.

Lima provinsi tersebut yakni DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun surat edaran penetapan upah minimum tersebut diteken oleh Menaker pada 26 Oktober
2020.

Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh
pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.

Penerbitan SE ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan
bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan
perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada gubernur untuk melakukan penyesuaian
penetapan nilai upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020," ujar
Ida Fauziah.

308