Page 304 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 304
Jawa Timur hingga DKI Jakarta yang memutuskan tetap menaikan UMP bagi perusahaan yang
tak terdampak Covid.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani mengatakan, dengan
adanya kenaikan UMP di beberapa provinsi yang menolak ini juga akan berpengaruh pada
perusahaan dan pekerja. Bagi pekerja, kenaikan UMP konsekwensinya maka gaji pokok akan
diturunkan. "Kalau upah minimum menjadi tinggi, nanti upah riil di bawah upah minimum. Itu
yang terjadi sekarang," ujarnya saat ditemui di Kantor APINDO, Senin (2/11/2020).
Sedangkan para pengusaha juga tidak mampu untuk membayar upah yang sesuai dengan UMP.
Apalagi di tengah pandemi ini, beberapa pengusaha bahkan sudah terbukti membayarkan upah
di bawah UMP karena arus kas yang terdampak Covid-19. "Ini juga terjadi di banyak daerah
terutama daerah-daerah yang upah minimumnya tinggi itu kebanyakan ketidakpatuhannya
menjadi sangat besar karena tadi upah riilnya ternyaat dibawah upah minimum, itu," jelas
Hariyadi.
Menurut Hariyadi, hal tersebut terjadi karena ada ketidakseimbagan antara permintaan dan
penawaran. Karena para buruh menuntut upah tinggi namun pada kenyataannya pengusaha tak
mampu memenuhinya. Oleh karena itu lanjt Hariyadi, SE Menaker ini sudah sangat tepat. Karena
para pengusaha diwajibkan mematuhi standar UMP yang ditetapkan meskipun tidak mengalami
kenaikan, sehingga upah ril yang diterima pun bisa sesuai dengan UMP atau bahkan di atas. "Itu
menunjukkan tidak seimbangnya antara permintaan dan penawaran, jadi yang bisa memberikan
nilai sedemikian itu relatif sedikit. Kebanyakan enggak bisa, akhirnya terjadi seperti ini," kaya
Hariyadi.
(nng).
303
