Page 303 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

Judul Gubernur Bandel Naikkan UMP, Pengusaha Ancam Potong Gaji Buruh
Nama Media sindonews.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/217242/34/gubernur-bandel-
naikkan-ump-pengusaha-ancam-potong-gaji-buruh-1604311866
Jurnalis Giri Hartomo
Tanggal 2020-11-02 17:34:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Kalau upah
minimum menjadi tinggi, nanti upah riil di bawah upah minimum. Itu yang terjadi sekarang

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Ini juga terjadi di
banyak daerah terutama daerah-daerah yang upah minimumnya tinggi itu kebanyakan
ketidakpatuhannya menjadi sangat besar karena tadi upah riilnya ternyaat dibawah upah
minimum, itu
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Itu menunjukkan
tidak seimbangnya antara permintaan dan penawaran, jadi yang bisa memberikan nilai
sedemikian itu relatif sedikit. Kebanyakan enggak bisa, akhirnya terjadi seperti ini

Ringkasan
Para pengusaha menyebut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor
M/6/HI.00.01/v/2020 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) sudah tepat. Tujuannya adalah
agar para pelaku usaha bisa mematuhi aturan batas upah minimum bagi buruh dan pekerja.
Oleh karena itu, para pengusaha sangat menyayangkan beberapa provinsi yang tidak mematuhi
surat edaran tersebut. Misalnya saja Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),
Jawa Timur hingga DKI Jakarta yang memutuskan tetap menaikan UMP bagi perusahaan yang
tak terdampak Covid.

GUBERNUR BANDEL NAIKKAN UMP, PENGUSAHA ANCAM POTONG GAJI BURUH

Para pengusaha menyebut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor
M/6/HI.00.01/v/2020 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) sudah tepat. Tujuannya adalah
agar para pelaku usaha bisa mematuhi aturan batas upah minimum bagi buruh dan pekerja.
Oleh karena itu, para pengusaha sangat menyayangkan beberapa provinsi yang tidak mematuhi
surat edaran tersebut. Misalnya saja Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),

302