Page 306 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 306
Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani menilai keputusan pemerintah provinsi menaikkan
upah minimum tersebut kontradiktif dengan kondisi saat ini.
PENGUSAHA SESALKAN KENAIKAN UMP DI SEJUMLAH PROVINSI
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyesalkan keputusan sejumlah provinsi menaikkan
upah minimum ( UMP ) pada 2021 yang tidak sejalan dengan keputusan pemerintah pusat.
Pasalnya, pandemi covid-19 telah memukul hampir semua perusahaan di Indonesia sehingga
kenaikan upah tahun mendatang menjadi sulit bagi pengusaha.
Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani menilai keputusan pemerintah provinsi menaikkan
upah minimum tersebut kontradiktif dengan kondisi saat ini.
"Kami dari Apindo menyesalkan dalam arti tidak diperhatikan hal-hal yang sebetulnya mendasari
itu, karena ini adalah floor rate.
Ini yang paling dasar, dasar acuan untuk menentukan angka, jadi ini yang tentunya menjadi
kontradiktif dengan kondisi yang ada," ujarnya dalam konferensi pers Apindo tentang Pernyataan
Sikap Apindo Terhadap Penetapan Upah Minimum 2021, Senin (2/11).
Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan maka
upah minimum ditetapkan dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional.
Pada kuartal II 2020 lalu, lanjutnya, pertumbuhan ekonomi justru minus 5,32 persen.
Sedangkan, inflasi juga rendah yakni sebesar 0,07 persen ( month to month /mtm) pada Oktober
2020 lalu. Oleh sebab itu, Dewan Pengupahan Nasional yang terdiri dari 3 kelompok yakni
pemerintah, pengusaha, dan pekerja juga merekomendasikan upah minimum tidak naik.
"Kalau ditambahkan masih minus 3 persen, tentunya tidak mungkin kalau pakai formula minus,
yang ada bukan upah naik tapi malah turun, sehingga rekomendasinya upah tetap," ucapnya.
Ia mengaku keputusan pemerintah provinsi tersebut akan menimbulkan permasalahan baru bagi
perusahaan. Ia pun menyayangkan sikap gubernur yang menaikkan upah minimum tidak melihat
kondisi rill.
Namun, ia menyatakan pihak Apindo tidak akan menggugat keputusan pemerintah provinsi yang
menaikkan upah minimum tersebut.
"Kami tidak akan ajukan gugatan, karena keputusan itu ada di kepala daerah. Hanya kami di sini
adalah menyayangkan, kalau gugatan tentunya kami tidak ke sana," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Apindo Bidang Peternakan & Perikanan Anton J.
Supit mengungkapkan kenaikan itu akan membebani perusahaan.
Berdasarkan catatan Apindo sebanyak 84 persen perusahan mengalami penurunan pendapatan,
bahkan sebagian merugi. Hanya 14 persen tercatat stabil atau mampu mempertahankan kinerja
perusahaan dan 2 persen yang mengantongi laba.
"Karenanya, semangat dari SE Menteri Ketenagakerjaan ini adalah menyelamatkan ekonomi,"
katanya.
Ia juga menyesalkan persoalan upah minimum memicu keributan setiap tahunnya. Sebagai
perbandingan, kata dia, Vietnam memutuskan tidak menaikkan upah minimum 2021.
305
